Berita

Komisioner KPU Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Hasyim Asyari: KPU Bukan Ahli Menangkal Survei Abal-abal

SABTU, 09 MARET 2019 | 16:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Lembaga survei abal-abal seolah menjadi momok bagi kemajuan demokrasi di tanah air. Namun demikian, cara untuk menangkal lembaga survei abal-abal bukan menjadi wewenang Komisi Pemililhan Umum (KPU).

Demikian disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asyari saat ditemui wartawan di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

"Kalau KPU kan tidak sebagai lembaga ahli yang melakukan ini (menangkal survei abal-abal) ya," kata Hasyim.


Menurutnya, ada lembaga lain selain KPU yang dianggap memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti lembaga survei yang abal-abal

"Ada asosiasi-asosiasi lembaga survei yang mengontrol ini," sebut Hasyim.

Ditegaskannya, lembaga survei yang melakukan survei pada Pemilu mesti menyampaikan kepada masyarakat terkait profil hingga latar belakang sumber dana yang didapatkan.

Lembaga survei abal-abal adalah lembaga survei yang tidak memiliki kredibilitas dan kapasitas sehingga tidak layak disebut sebagai lembaga survei.

"Lembaga survei yang melakukan survei terhadap hasil Pemilu ini yang paling penting adalah lembaga ini kredibel, kemudian bersedia mempublikasikan tentang profil lembaga survei tersebut, kemudian kalau ada biaya yang digunakan untuk survei itu darimana, kemudian metode seperti apa," tegasnya.

"Bagi kami, yang penting itu. Untuk menjaga kredibilitas lembaga survei tersebut," imbuh Hasyim menambahkan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya