Berita

Komisioner KPU Hasyim Asyari/RMOL

Politik

Hasyim Asyari: KPU Bukan Ahli Menangkal Survei Abal-abal

SABTU, 09 MARET 2019 | 16:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Lembaga survei abal-abal seolah menjadi momok bagi kemajuan demokrasi di tanah air. Namun demikian, cara untuk menangkal lembaga survei abal-abal bukan menjadi wewenang Komisi Pemililhan Umum (KPU).

Demikian disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asyari saat ditemui wartawan di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

"Kalau KPU kan tidak sebagai lembaga ahli yang melakukan ini (menangkal survei abal-abal) ya," kata Hasyim.


Menurutnya, ada lembaga lain selain KPU yang dianggap memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti lembaga survei yang abal-abal

"Ada asosiasi-asosiasi lembaga survei yang mengontrol ini," sebut Hasyim.

Ditegaskannya, lembaga survei yang melakukan survei pada Pemilu mesti menyampaikan kepada masyarakat terkait profil hingga latar belakang sumber dana yang didapatkan.

Lembaga survei abal-abal adalah lembaga survei yang tidak memiliki kredibilitas dan kapasitas sehingga tidak layak disebut sebagai lembaga survei.

"Lembaga survei yang melakukan survei terhadap hasil Pemilu ini yang paling penting adalah lembaga ini kredibel, kemudian bersedia mempublikasikan tentang profil lembaga survei tersebut, kemudian kalau ada biaya yang digunakan untuk survei itu darimana, kemudian metode seperti apa," tegasnya.

"Bagi kami, yang penting itu. Untuk menjaga kredibilitas lembaga survei tersebut," imbuh Hasyim menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya