Kepala Polda Sumatera Utara diingatkan kembali untuk bersikap netral dalam Pemilu 2019.
Sebab, nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga capres petahana menjadi taruhannya.
"Kalau kapolda Sumut tidak netral dalam Pemilu 2019 berarti akan mencoreng institusi Polri yang saat ini sebagai garda terdepan untuk demokrasi Indonesia," ujar Wakil Ketum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada wartawan, Kamis (7/3).
Dia menjelaskan, Presiden Jokowi maupun Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian selalu meminta aparat kepolisian bersikap netral dalam setiap kegiatan pemilu dan pilkada.
"Saya harap kapolda Sumut sadar dan sadar. Dan jangan berpolitik praktis dengan dalih menetralisir paham kebencian dan arogansi serta sikap merasa paling benar yang sudah meracuni sebagian masyarakat Sumut karena kepentingan tertentu," beber Arief.
Menurutnya, sejauh ini tidak ada bukti masyarakat Sumut telah terpapar paham kebencian, arogansi, dan sifat paling benar sendiri.
"Masyarakat Sumut adalah masyarakat yang plural dan adatnya sangat menjunjung tinggi kebersamaan dalam perbedaan," kata Arief.
Pluralisme di masyarakat Sumut berbeda seperti di Maluku, Sulawesi, Kalimantan yang mengalami konflik suku, agama dan ras seperti pada tahun 2000 lalu.
"Untuk di Sumut konflik SARA tidak laku karena memang orang Sumut itu sudah punya budaya persatuan yang sangat kuat dalam perbedaan," beber Arief.
Untuk itu, dia berharap presiden maupun kapolri segera memberi teguran kepada Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto jika bersikap tidak netral di Pemilu 2019.
"Biarlah kepolisian menjadi sebuah lembaga yang selama ini tetap netral dalam pesta demokrasi. Karena peran polisi hari ini di masyarakat dan tanggung jawab polisi kepada negara yang lebih maju dan kuat akibat buah negara yang bersistem demokrasi," demikian Arief.
