Aktivis 1998, Robertus Robet menentang keras wacana perwira tinggi (Pati) TNI non job menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Robet tidak ingin dwi fungsi ABRI kembali bangkit kembali seperti zaman Orde Baru (Orba).
Perlawanan Robet itu yang turut menjadi tema orasinya di Aksi Kamisan ke-576, di depan Istana Negara Jakarta (Kamis, 28/2). Orasi yang akhirnya membuat dia menyandang status tersangka ujaran kebencian.
Potongan video orasi Robet saat menyanyikan pelesetan lagu Mars ABRI dalam aksi tersebut menjadi dasar tuduhan kasusnya.
Dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu memang mengawali orasi dengan mengingatkan lagu yang sering dinyanyikan saat masa reformasi. Dia ingin mengingatkan bagaimana kekuatan sipil kala itu menentang dwi fungsi ABRI.
“Lagu ini mesti kita ingat lagi. Kenapa? Karena ada situasi baru yang muncul di depan kita,†ujar Robet saat Aksi Kamisan itu. Situasi baru yang dimaksud adalah wacana menempatkan pati TNI ke jabatan sipil.
Dia menjelaskan bahwa rakyat yang pernah hidup di era Orde Baru, di mana militer hidup dalam seluruh kehidupan sipil, akan secara otomatis menolak wacana yang dimunculkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tersebut.
Menurutnya, penolakan ini bukan masalah personal. Ada tujuan yang lebih besar, yaitu mengokohkan supremasi sipil. Dengan kata lain, kehidupan publik dan demokrasi harus sepenuhnya dipegang sipil.
“Kenapa? Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata, orang yang mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan sipil lagi. Karena senjata tidak bisa diajak berdebat,†tegasnya.
Namun demikian, Robet menegaskan bahwa penolakan itu bukan berarti rakyat benci dengan tentara. Rakyat, kata dia, justru mencintai tentara-tentara yang profesional. Hanya saja, rakyat tidak boleh menghendaki tentara masuk lagi ke ranah jabatan sipil.
Dalam kesempatan itu, Robet juga mengajak peserta Aksi Kamisan untuk mengirim sinyal penolakan wacana tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
“Jokowi adalah pemerintahan sipil, tapi dia tidak boleh menggadaikan supremasi sipil hanya demi kepentingan pragmatis pemilu,†tegasnya.
“Justru pemilu harusnya mengokohkan kembali demokrasi kita, bukan untuk menggerogoti demokrasi kita,†sambungnya berapi-api.
Selain kepada Jokowi, Robet juga mengingatkan calon presiden Prabowo Subianto yang notabene berasal dari kalangan militer. Dia meminta mantan Danjen Kopassus itu tidak mengembalikan dwifungsi ABRI saat terpilih.
“Kalau dia ingin mengembalikan struktur militer, ideologi militer, maka dia harus berhadapan dengan kita lagi,†kata Robet.
“Kita harus berani karena kita warga republik. Artinya kita hidup dalam keseteraan, tidak boleh ada kelompok sosial apapun yang lebih tinggi dari kita,†pungkasnya.
