Berita

Ilustrasi media sosial/Net

Politik

IMM Jabar: Polda Dan Pemprov Kurang Gesit Tangani Hoax

KAMIS, 07 MARET 2019 | 09:07 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kinerja Polda dan Pemprov Jawa Barat kurang gesit dalam menangkal sebaran informasi bohong alias hoax di tahun politik.

Sekjen DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jabar, Ibadi Rahman menilai bahwa sebaran hoax masih masif di tanah pasundan. Menurutnya, jika tidak diantisipasi dengan baik dan segera, hoax akan menjelma menjadi gunung es yang bisa mengancam persatuan Jabar.

"Kami mendapatkan informasi hoax setiap hari lewat WhatsApp Group atau personal, yang isinya membakar amarah warga Jabar agar membenci salah satu capres. Dan hal itu terus menerus terjadi tanpa ada penanganan khusus dari yang berwajib ataupun pemerintah,” katanya saat mengisi kajian mingguan IMM bertajuk ‘Hoax untuk Siapa di Lodaya, Bandung, Rabu (6/3).


Menurut Ibad, Polda dan Pemprov Jabar kurang gesit dan tidak tegas mencegah maraknya penyebaran informasi hoax. Dengan kelengkapan logistik dan infrastruktur yang mapan, seharusnya penyebaran berita hoax bisa ditangani oleh kedua instansi pemerintahan tersebut.

Selain itu, Ibadi Rahman mengutarakan informasi hoax adalah praktik black campaign murahan yang merusak akal demokrasi. Praktik ini harus segera mungkin diberantas agar pemilih rasional tidak berubah pemilih irasional yang emosional.

"Penyebaran informasi hoax harus ditangani serius karena yang menjadi taruhannya adalah kenyamanan warga Jabar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Jikalau Polda dan Pemprov Jabar merasa hal itu penting, tolong tangani dengan serius dan jangan hanya menjalankan program sosialisasi anti hoax,” pungkasnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Kamis (7/3).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya