Presiden Jokowi dalam kunjungan ke daerah/net
Walau terkesan diabaikan, desakan agar capres petahana Joko Widodo cuti dari jabatan selama masa kampanye Pilpres 2019 terus bermunculan.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menganggap wajar tuntutan itu karena cuti capres petahana bisa menjaga azas kesetaraan dalam kampanye politik.
Selama Jokowi berkampanye sembari menjabat presiden ada bermacam contoh ketidakadilan yang terjadi. Misalnya, ke manapun Jokowi berkampanye terjadi konsolidasi aparatur sipil negara di segala level. Jokowi bahkan berpotensi secara tidak langsung menggerakkan aparat militer untuk kepentingannya berkampanye.
"Tolong beliau cuti dan kurangi mengkonsolidasi birokrasi dan aparat negara baik sipil maupun militer dalam keadaan kampenye kayak begini," ujar Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
Jika Jokowi bersedia cuti dari jabatan presiden, lanjutnya, maka tugas kenegaraan kepala negara dapat dilaksanakan sementara oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Dalam situasi kampanye seperti ini sebaiknya (tugas kepresidenan) dilakukan Pak JK saja," demikian Fahri.
Tentang cuti presiden ini berawal dari keluhan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi karena Jokowi tidak transparan dalam hal cuti yang ia ambil untuk kepentingan kampanye. Padahal, transparansi dibutuhkan untuk mengetahui apakah ada anggaran negara yang digunakan oleh Jokowi saat berkampanye.
Menurut Wakil Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, penggunaan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan kampanye adalah tindakan yang melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu.
Namun, Jokowi bersikeras untuk tidak memanfaatkan hak cuti. Dalihnya, kalau aturan mengharuskan dirinya cuti total maka ia akan mengikutinya. Faktanya menurut Jokowi, aturan KPU tidak mengharuskan dirinya cuti selama masa kampanye.
