Mahfudz: Tidak Ada Prajurit TNI Ingin Dwifungsi Hidup Lagi

Upaya menghidupkan Dwifungsi ABRI tidak akan mendapatkan tempat di bumi Indonesia.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, meyakini penolakan terhadap Dwifungsi bukan hanya dari kelompok sipil tetapi juga dari kalangan prajurit TNI. Ia yakin para prajurit profesional tidak sedikitpun menginginkan kembalinya Dwifungsi TNI.

"Kalaupun ada orang yang punya pengaruh menarik gerbong TNI ke politik, saya yakin para prajurit dan perwira akan lebih dulu teriak (menolak)," ujar Mahfudz dalam diskusi "Rezim Jokowi Mau Menghidupkan Dwifungsi TNI?" di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, TNI secara institusi sangat memegang teguh semangat reformasi, baik reformasi kenegaraan maupun reformasi internal TNI sendiri.

"Dalam 15 tahun ini kita melihat konsistensi TNI untuk melaksanakan agenda reformasi. Mewujudkan TNI sebagai institusi profesional dan demokratis," katanya.

Ia menambahkan, selama 15 tahun terakhir hampir tidak ada pelanggaran HAM serius yang dilakukan TNI sebagaimana kerap terjadi pada masa Orde Baru.

Begitupun, saat pemisahan TNI dan Polri yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan. UU 34/2004 tentang TNI mengatur TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Sementara, UU 2/2002 tentang Polri mengatur kepolisian berada langsung di bawah presiden.

"Institusi Polri ditempatkan tidak di bawah kementerian apapun, tapi langsung di bawah presiden. Dalam konteks reformasi, ini ada ketidakseimbangan. Tapi kita lihat 15 tahun TNI jalani itu dengan penuh kelegawaan. Tidak protes, ribut, apalagi berontak. Padahal sekarang secara UU, TNI dan Polri dalam posisi yang tidak imbang," jelasnya.