Program tiga kartu sakti baru Jokowi diyakini tidak akan berjalan mulus.
Ketiga kartu sakti baru capres petahana yang dimaksud yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-Kerja.
Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Amanat Nasional (PAN), Basiruddin Amirrudin mengingatkan, tiga kartu Jokowi yang sudah ada saja belum berjalan maksimal.
"Saat ini kartu-kartu sebelumnya belum maksimal bahkan masih banyak. Tuntaskan dulu, baru ke lebih tinggi," tegasnya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/3).
Kartu Indonesia Pintar (KIP), contohnya. Basiruddin mengatakan, selama empat tahun terakhir, implementasi KIP mulai tingkat SD hingga SMA belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"KIP tahun 2018 menyebut 41,9 persen anak dari keluarga tidak mampu di Medan, Yogyakarta, Blitar, dan Kupang belum menerima KIP," papar caleg DPR dari Dapil Jakarta III ini.
Kemudian terkait kartu Pra-Kerja, menurut dia, Jokowi tidak akan sanggup mengaji para penggangguran dari APBN seperti dijanjikan. Pasalnya, angka penggangguran di Indonesia saat ini terbilang tinggi dan tidak sebanding dengan kas negara.
"Saat ini berapa banyak orang di PHK? Berapa banyak tidak mendapatkan pekerjaan? berapa banyak pengangguran dan lain-lain?" katanya.
Ia juga mempertanyakan program sembako murah petahana di tengah membanjirnya impor pangan luar negeri.
"APBN kita masih butuh dana besar. Dari mana sumbernya akan diambil? Bukankah BPJS Kesehatan, dana haji, saat ini masih nunggak?" kritiknya.
Jokowi, hemat dia, sebaiknya menepati janji kampanye Pilpres 2014 di sisa periode ini.
"Maksimalkan yang ada saja dulu, ini
kan masih periodenya ya. Coba aja cek langsung benar nggak kartu-kartunya berpihak ke rakyat? Silakan cek langsung aja ke masyarakat, terus mainkan kartu-kartu lagi," pungkasnya.
