Bursah Zarnubi: Bangsa Kita Seperti Terpecah Belah Karena PT Cukup Tinggi

Menjelang pelaksanaan Pilpres yang akan berlangsung 17 April 2019 nanti, bangsa Indonesia seolah terpecah belah.

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi menengarai hal ini akibat sistem yang dibangun partai politik secara kelembagaan tidak tertata dalam membangun sistem demokrasi.

"Demokrasi kita belum mapan. Padahal, partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Penataan kelembagaan parpol kita sejak berdiri belum mengadopsi nilai-nilai modern yang rasional dalam memecahkan persoalan bangsa kita," kata Bursah dalam diskusi interaktif berjudul "Merangkai Kebersamaan Demi Terjaganya Keutuhan NKRI" di Jakarta.

Pembicara lainnya yakni Ketua Setara Institute Hendardi, pengamat politik Adi Prayitno, dan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Albertus Rachmad Wibowo. Sementara pakar komunikasi Effendy Ghazali bertindak sebagai moderator.

Menurut Bursah, tidak tertatanya parpol secara kelembagaan, terutama dalam membangun sarana komunikasi, rekrutmen, manajemen konflik, dan pengaturan pertikaian, dapat melahirkan sejumlah persoalan.

"Itu sebabnya komunikasi politik kita buruk, partai politik tidak mengakar, rekrutmen sangat buruk, maka akhirnya bangsa kita kayak terbelah, kenapa?" tanya bursah.

Bursah menjelaskan, anak bangsa tampak terpecah belah, terutama dalam Pemilu Serentak ini, disebabkan karena ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold cukup tinggi. Ketentuan inilah melahirkan ada dua pasangan dalam Pilpres

"Kalau ada tiga pasang (capres-cawapres) ada alternatif, situasi nasional kita tidak seperti sekarang ini. Sangat panas dan menenggangkan Dinamikanya juga dipastikan akan berbeda," tuturnya.

"Mestinya presidential threshold kita cukup 10 persen atau di nolkan saja sehingga dinamika politik kita bagus. Jadi ada  kesalahan kita dalam menata sistem demoktasi," imbuh Bursah.***