Joko Widodo-Maruf Amin tengah gencar memamerkan program tiga kartu sakti paslon 01.
Kartu sakti yang dimaksud adalah kartu sembako murah, kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, dan kartu pra kerja.
Menurut Maruf, saat berkampanye di Pangandaran, Jawa Barat, dengan kartu sembako murah mempermudah para ibu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Semua biaya sembako, jaminan kesehatan, dan pendidikan akan ditangguh pemerintah.
"Cukup pemerintah yang bayar, ibu tinggal mengeluarkan karatu enak apa tidak? duitnya utuh karena belanjanya pakai kartu," kata Maruf di hadapan para kiai, santri dan ibu-ibu muslimat Pangandaran, belum lama ini.
Sekjen Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto mengingatkan kembali janji-janji kampanye petahana di Pilpres 2014 silam.
"Sektor pekerjaan saja ada tiga janji Jokowi untuk buruh. Kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Itu satu pun tidak dijalankan sampai sekarang. Kemudian dihubungkan dengan Nawa Cita menciptakan lapangan kerja," terangnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Minggu, 3/3).
Satyo menegaskan, rakyat tidak melulu ingin 'disuapi' dengan kemudahan seperti pemberian gaji buat anak-anak muda lulusan SMA/SMK yang belum mendapat pekerjaan.
"Rakyat punya harga diri, minta bekerja bukan dikasih uang sukarela begitu. Apalagi praktiknya, bisa nggak dipastikan sumber pendanaannya?" tanya aktivis 98 yang akrab disapa Komeng ini.
Ia jelas pesimis program-program kesejahteraan rakyat bisa terwujud selama pemerintah masih mengadopsi mahzab neoliberalisme.
"Seperti dilakukan Sri Mulyani dengan memangkas anggaran program-program kementerian teknis itu kan bisa dijadikan trigger untuk memicu perbaikan ekonomi di tingkat masyarakat, malah dipotong," kritiknya.
Pemerintah, Satyo meminta sebaiknya jangan terlalu memberi harapan kosong kepada rakyat. Sementara memastikan subsidi-subsidi kecil tidak sanggup. Padahal, lanjut Satyo, ini bentuk lain pemberian negara kepada rakyatnya.
"Kartu-kartu ini permainan kata-kata saja, kita bicara sumber anggaran yang pasti, rakyat cuma jadi korban kebijakan pemerintah. Omong kosong komitmen politik ekonomi Pancasila kerakyatan. Mengharapkan subsidi dan peran serta negara dalam masyarakat, haram bagi mereka penganut paham neolib," Satyo menekankan.
***
