Isu Dwifungsi Bermuatan Politis, Jokowi Butuh Dukungan Tentara

. Keinginan pemerintah menempatkan perwira TNI aktif pada ranah sipil dinilai sebagai upaya politis dengan menggunakan teori trade off (imbal balik). Sebab, keterlibatan perwira TNI aktif di ranah sipil tidak memiliki urgensi apapun menjelang Pemilu.

Demikian disampaikan Direktur Global Future Institute, Hendrajit di Rumah Guntur 49 Jakarta, Jumat (1/3) malam.

"Itu hanya trade off saja, kamu saya masukkan kamu dukung saya. Walaupun bukan tentara ya kan masih aktif, tapi kan keluarganya, harganya kan mahal," ujar Hendarjit.

Pengamat Geopolitik itu juga menegaskan bahwa dia tidak pernah menemui negara manapun di dunia, dimana perwira TNI aktif masuk ke dalam birokrasi. Sekalipun ada, lanjut Hendarjit, mesti dalam keadaan genting dan mendesak.

"Urgensi perwira-perwira aktif di birokrasi ngapain? Ini persoalan perwira aktif didudukkan di birokrasi itu di negara manapun enggak ada," kata Hendarjit.

"Kecuali karena memang kepepet sehingga perlu secara politis meminta dukungan tentara. Tapi itu pun enggak ada belum tentu efektif," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa kebijakan yang diwacanakan pemerintah ini sarat dengan muatan politis kubu petahana menjelang Pemilu 2019.

"Saya lebih melihat ini motif poliknya. Untuk pemilu dia (Jokowi) butuh dukungan tentara, bukan perwira yang dimasukkan (ke birokrasi) yang pada dasarnya sipil," demikian Hendarjit. ***