Berita

Ilustrasi/Net

Politik

WNA MASUK DPT

KPU Jatim Mendata Ulang Dan Rapikan

JUMAT, 01 MARET 2019 | 08:49 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Jawa Timur disebut sebagai salah satu provinsi terbanyak yang mencetak KTP elektronik atau KTP-el untuk Warga Negara Asing.

Guna mengantisiapsi kasus seperti di Cianjur, di mana WNA masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penyelenggara Pemilu di Jawa Timur mendata ulang para WNA yang tinggal di Provinsi beribukota Surabaya ini.

Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam meminta agar KPU kabupaten/kota mendata ulang terhadap WNA yang tinggal di Jawa Timur.


Menurut Anam, pendataan itu diperlukan untuk mengecek apakah ada WNA yang masih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2019.

"Kami sudah mengintruksikan kepada seluruh KPU kobupaten kota untuk berkoordinasi dengan dispendukcapil meminta agar mendata WNA yang tinggal di Jatim," ungkap Anam, seperti dikutip dalam laman Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (28/2).

Menurut Anam, pihaknya akan memastikan bahwa WNA tidak masuk dalam DPT Pileg dan Pilpres 2018.

Anam menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dispendukcapil di kabupaten/kota agar segerab memberikan data tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa yang ada di DPT tidak ada WNA. Yang memiliki data adalah dukcapil karena itu kami melakukan pendataan," tegas mantan aktivis IMM ini.

Dikatakan Anam, pihaknya memang menerima informasi dari Kemendagri bahwa ada 1500 WNA yang kini tinggal di Jatim. Mereka mempunyai Kitas, sesuai dengan izin tinggal yang diberikan Kemendagri.

"Kalau dari informasi teman-teman di Kemendagri memang ada 1500 WNA di Jatim," jelasnya.

Anam mengatakan, jika nantinya memang ada WNA yang tercatat dalam DPT, maka pihaknya memastikan akan mencoretnya, saat pemutakhiran data pemilih.

"KPU Jatim sendiri akan melakukan perbaikan DPT sampai menjelang pemilihan digelar," demikian Anam. ***

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya