Berita

Menkumham Yasonna Laoly/RMOL

Politik

Menkumham Usul Warna KTP WNA Dan WNI Dibedakan

RABU, 27 FEBRUARI 2019 | 15:19 WIB | LAPORAN:

. Warna KTP elektronik untuk warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) harus dibedakan agar tidak menimbulkan kebingungan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, berdasarkan klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), WNA yang memegang KTP-el tidak memiliki hak memilih.

Artinya, tidak diperbolehkan untuk nyoblos pada Pemilu 17 April 2019 nanti.


"Sudah diklarifikasi Mendagri itu tidak boleh memilih, dia hanya penduduk yang punya kitab," ujar Yasonna di sela-sela menghadiri Sidang Pleno Mahkamah Agung 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (27/2).

Pernyataan ini ditegaskan oleh Yasonna yang juga politisi PDI Perjuangan menyusul adanya kekhawatiran kalau WNA nantinya bisa nyoblos.

Meski memastikan WNA yang punya KTP-el tak bisa nyoblos, Yasonna mengakui bahwa warna dari KTP-el milik WNA tetaplah bisa membuat petugas menjadi bingung.

"Ke depan harus dibedakan KTP untuk WNI dan KTP untuk WNA, karena khawatirnya nanti kalau tidak cermat bisa tiba-tiba dapat paspor Indonesia," pungkasnya. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya