Berita

Satyo Purwanto/Net

Politik

Heboh WN China Punya KTP-El, Prodem: Patut Dicurigai Ada Agenda Terselubung

RABU, 27 FEBRUARI 2019 | 00:49 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Heboh warga negara (WN) China memiliki KTP-el serupa dengan KTP-el yang dipakai oleh warga negara Indonesia (WNI) menimbulkan banyak spekulasi di publik.

Sekjen Jaringan Aktivis Prodem Satyo Purwanto bahkan menduga sebaran informasi tersebut memiliki agenda tersembunyi untuk kepentingan Pilpres 2019.

“Logikanya menurut saya ada yang tidak beres, masak yang namamya WNA bisa dapat KTP-el yang dipakai warga Indonesia, itu sudah nggak bener,” kata saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/2).


“Patut dicurigai ada hidden agenda (agenda terselubung) untuk Pilpres 2019,” tambah Komeng, sapaan akrabnya.

Jika dipikirkan secara akal sehat, sambungnya, mana mungkin orang asing bisa memiliki KTP-el serupa dengan KTP-el yang dipakai oleh WNI. Walaupun, hal tersebut ada dan diatur dalam UU.

“Bagaimanapun WNA tidak dibenarkan mendapatkan KTP seperti WNI bahkan serupa dan bisa ikut Pemilu memberikan hak suara,” ujarnya heran.

Untuk itu, Komeng meminta agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Presiden Joko Widodo menjelaskan secara gamblang kepada publik soal kasus KTP yang dimiliki WNA asal China ini, sehingga jelas apakah ada kesalahan mal adminitrasi atau memang ada unsur kesengajaan.

“Presiden dan Mendagri harus klarifikasi, kalau ini mal admin harus ditarik,” pungkas Komeng.

Sebuah kartu identitas mirip KTP-el atas nama Guohui Chen yang lahir di Fujian pada 25 Maret 1997 beredar di media sosial. Perbedaan KTP tersebut dengan KTP-el ada pada kolom asal kewarganegaraan dan masa berlaku.

KTP-el misterius itu tertulis dikeluarkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan mencantumkan alamat pemilik di Jl. Selamet Perumahan Rancabali No.40 RT/RW 002/004, Desa Muka, Kecamatan Cianjur. ***

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya