Berita

Wakil Ketua DPR Fadli Zon/RMOL

Politik

Pimpinan DPR: LHKPN Tidak Penting, Cukup Laporan Pajak

SELASA, 26 FEBRUARI 2019 | 17:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Rendahnya kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK oleh anggota dewan ditanggapi santai oleh pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan LHKPN tidaklah terlalu penting. Untuk melihat harta pejabat, bisa dengan data pembayaran pajak.

"Saya sudah bicara juga dengan ketua KPK (Agus Rahardjo), sebenarnya cukup di pajak saja, satu data saja," ujar Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).


Fadli menyebut daripada meributkan LHKPN, lebih baik melakukan perbaikan soal laporan pajak. Sehingga, tidak perlu repot lagi melapor LHKPN.

"Kalau data pajak kita benar, LHKPN itu buang saja, enggak perlu tanya lagi. Kan semuanya sudah ada di pajak, satu data saja, LHKPN ini menurut saya dihapus saja," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fadli mengklaim bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo sudah memberikan persetujuan untuk menghapus LHKPN dan memperbaiki sistem perpajakan.

"Waktu itu Agus Rahardjo setuju, hapuskan saja LHKPN fokus ke pajak, data pajaknya yang bener," demikian Fadli. **

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya