Berita

Foto:RMOL

Hukum

Warga Papua Ancam Dirikan Tenda Darurat Di Depan Gedung KPK

SELASA, 26 FEBRUARI 2019 | 17:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarat Peduli Papua (AMPP) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (26/2). Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Save Lukas Enembe, Hidup dan Mati Dukung".

Puluhan warga Papua ini menuntut KPK untuk meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas Enembe terkait dugaan kriminalisasi.

AMPP mendesak KPK untuk meminta maaf. Bahkan mereka menegaskan siap berjuang habis-habisan menjaga marwah Lukas Enembe yang sedang dalam bayang-bayang dipaksakan kriminalisasi oleh KPK.  


"Bapak Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah dan beliau sudah banyak berbuat untuk membangun tanah Papua," kata Koordinator MPP, Zakeus dalam aksinya.

Lebih lanjut, Zakeus mengancam akan mendirikan tenda dan membuat dapur darurat di depan Gedung KPK jika pimpinan KPK Agus Rahardjo Dkk tidak meminta maaf kepada rakyat Papua dan Lukas Enembe.

MPP pun mewanti-wanti KPK tidak mencoba-coba skenariokan perbuatan melanggar hukum terhadap Lukas Enembe. Pasalnya masyarakat Papua telah mencium aroma 'tidak sedap' dalam tindakan KPK, sehingga apapun yang dibuat KPK tidak bakal dipercayai oleh masyarakat Papua. Bahkan diduga kuat KPK bermain politik sehingga mengarahkan kasus ini.

"Kami ingatkan secara tegas kepada KPK, jangan coba main api di tanah Papua. Kami orang Papua cinta damai, cinta NKRI. Tetapi kalau KPK berupaya mengkriminalisasi Gubernur Papua kami semua rakyat Papua siap berada di belakang Bapak Lukas Enembe," ucap Zakeus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Anak Adat Sabiak Papua, Yan Saba Rumbiak menegaskan kedatangan mereka ke KPK sebagai bentuk kebenaran rakyat Papua mendukung Gubernur Lukas Enembe. Lantaran KPK terkesan memaksakan kehendak untuk mengkriminalisasi Lukas Enembe.

"Kami sudah cinta NKRI tetapi kalau Indonesia tidak cinta kami orang Papua itu bagaimana? KPK ini sudah keterlaluan berupaya mengkriminalisasi orang yang sudah bersusah payah membangun tanah Papua," tambah dia.

Yan Saba menambahkan, semestinya KPK menggunakan hati nurani saat bertindak, jangan menggunakan hasrat politik. Pasalnya, Lukas Enembe telah bersusah payah menjaga dan membangun tanah Papua di dalam lingkaran NKRI bertahun-tahun lamanya.

Pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe bermula dari peristiwa di Hotel Borobodur Jakarta pada 2 Februari 2019.

Saat itu, penyelidik KPK diduga berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Lukas Enembe dan jajarannya yang sedang menggelar rapat evaluasi anggaran bersama DPRD Papua dan Kemendagri. Namun, dugaan OTT yang dilakukan penyelidik KPK tanpa bukti permulaan yang cukup itu gagal dilakukan.

Kejadian ini pun berujung pada pelaporan adanya pengeroyokan terhadap penyelidik KPK oleh pegawai Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya. Atas pelaporan itu, Pemprov Papua melaporkan balik KPK atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai UU ITE.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya