Berita

Foto:RMOL

Hukum

Warga Papua Ancam Dirikan Tenda Darurat Di Depan Gedung KPK

SELASA, 26 FEBRUARI 2019 | 17:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarat Peduli Papua (AMPP) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (26/2). Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Save Lukas Enembe, Hidup dan Mati Dukung".

Puluhan warga Papua ini menuntut KPK untuk meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas Enembe terkait dugaan kriminalisasi.

AMPP mendesak KPK untuk meminta maaf. Bahkan mereka menegaskan siap berjuang habis-habisan menjaga marwah Lukas Enembe yang sedang dalam bayang-bayang dipaksakan kriminalisasi oleh KPK.  


"Bapak Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah dan beliau sudah banyak berbuat untuk membangun tanah Papua," kata Koordinator MPP, Zakeus dalam aksinya.

Lebih lanjut, Zakeus mengancam akan mendirikan tenda dan membuat dapur darurat di depan Gedung KPK jika pimpinan KPK Agus Rahardjo Dkk tidak meminta maaf kepada rakyat Papua dan Lukas Enembe.

MPP pun mewanti-wanti KPK tidak mencoba-coba skenariokan perbuatan melanggar hukum terhadap Lukas Enembe. Pasalnya masyarakat Papua telah mencium aroma 'tidak sedap' dalam tindakan KPK, sehingga apapun yang dibuat KPK tidak bakal dipercayai oleh masyarakat Papua. Bahkan diduga kuat KPK bermain politik sehingga mengarahkan kasus ini.

"Kami ingatkan secara tegas kepada KPK, jangan coba main api di tanah Papua. Kami orang Papua cinta damai, cinta NKRI. Tetapi kalau KPK berupaya mengkriminalisasi Gubernur Papua kami semua rakyat Papua siap berada di belakang Bapak Lukas Enembe," ucap Zakeus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Anak Adat Sabiak Papua, Yan Saba Rumbiak menegaskan kedatangan mereka ke KPK sebagai bentuk kebenaran rakyat Papua mendukung Gubernur Lukas Enembe. Lantaran KPK terkesan memaksakan kehendak untuk mengkriminalisasi Lukas Enembe.

"Kami sudah cinta NKRI tetapi kalau Indonesia tidak cinta kami orang Papua itu bagaimana? KPK ini sudah keterlaluan berupaya mengkriminalisasi orang yang sudah bersusah payah membangun tanah Papua," tambah dia.

Yan Saba menambahkan, semestinya KPK menggunakan hati nurani saat bertindak, jangan menggunakan hasrat politik. Pasalnya, Lukas Enembe telah bersusah payah menjaga dan membangun tanah Papua di dalam lingkaran NKRI bertahun-tahun lamanya.

Pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe bermula dari peristiwa di Hotel Borobodur Jakarta pada 2 Februari 2019.

Saat itu, penyelidik KPK diduga berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Lukas Enembe dan jajarannya yang sedang menggelar rapat evaluasi anggaran bersama DPRD Papua dan Kemendagri. Namun, dugaan OTT yang dilakukan penyelidik KPK tanpa bukti permulaan yang cukup itu gagal dilakukan.

Kejadian ini pun berujung pada pelaporan adanya pengeroyokan terhadap penyelidik KPK oleh pegawai Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya. Atas pelaporan itu, Pemprov Papua melaporkan balik KPK atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai UU ITE.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya