Berita

Foto:RMOL

Hukum

Warga Papua Ancam Dirikan Tenda Darurat Di Depan Gedung KPK

SELASA, 26 FEBRUARI 2019 | 17:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarat Peduli Papua (AMPP) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (26/2). Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Save Lukas Enembe, Hidup dan Mati Dukung".

Puluhan warga Papua ini menuntut KPK untuk meminta maaf kepada Gubernur Papua Lukas Enembe terkait dugaan kriminalisasi.

AMPP mendesak KPK untuk meminta maaf. Bahkan mereka menegaskan siap berjuang habis-habisan menjaga marwah Lukas Enembe yang sedang dalam bayang-bayang dipaksakan kriminalisasi oleh KPK.  


"Bapak Gubernur Lukas Enembe tidak bersalah dan beliau sudah banyak berbuat untuk membangun tanah Papua," kata Koordinator MPP, Zakeus dalam aksinya.

Lebih lanjut, Zakeus mengancam akan mendirikan tenda dan membuat dapur darurat di depan Gedung KPK jika pimpinan KPK Agus Rahardjo Dkk tidak meminta maaf kepada rakyat Papua dan Lukas Enembe.

MPP pun mewanti-wanti KPK tidak mencoba-coba skenariokan perbuatan melanggar hukum terhadap Lukas Enembe. Pasalnya masyarakat Papua telah mencium aroma 'tidak sedap' dalam tindakan KPK, sehingga apapun yang dibuat KPK tidak bakal dipercayai oleh masyarakat Papua. Bahkan diduga kuat KPK bermain politik sehingga mengarahkan kasus ini.

"Kami ingatkan secara tegas kepada KPK, jangan coba main api di tanah Papua. Kami orang Papua cinta damai, cinta NKRI. Tetapi kalau KPK berupaya mengkriminalisasi Gubernur Papua kami semua rakyat Papua siap berada di belakang Bapak Lukas Enembe," ucap Zakeus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Anak Adat Sabiak Papua, Yan Saba Rumbiak menegaskan kedatangan mereka ke KPK sebagai bentuk kebenaran rakyat Papua mendukung Gubernur Lukas Enembe. Lantaran KPK terkesan memaksakan kehendak untuk mengkriminalisasi Lukas Enembe.

"Kami sudah cinta NKRI tetapi kalau Indonesia tidak cinta kami orang Papua itu bagaimana? KPK ini sudah keterlaluan berupaya mengkriminalisasi orang yang sudah bersusah payah membangun tanah Papua," tambah dia.

Yan Saba menambahkan, semestinya KPK menggunakan hati nurani saat bertindak, jangan menggunakan hasrat politik. Pasalnya, Lukas Enembe telah bersusah payah menjaga dan membangun tanah Papua di dalam lingkaran NKRI bertahun-tahun lamanya.

Pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe bermula dari peristiwa di Hotel Borobodur Jakarta pada 2 Februari 2019.

Saat itu, penyelidik KPK diduga berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Lukas Enembe dan jajarannya yang sedang menggelar rapat evaluasi anggaran bersama DPRD Papua dan Kemendagri. Namun, dugaan OTT yang dilakukan penyelidik KPK tanpa bukti permulaan yang cukup itu gagal dilakukan.

Kejadian ini pun berujung pada pelaporan adanya pengeroyokan terhadap penyelidik KPK oleh pegawai Pemprov Papua ke Polda Metro Jaya. Atas pelaporan itu, Pemprov Papua melaporkan balik KPK atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai UU ITE.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya