Berita

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro/RMOL

Politik

Siti Zuhro: Siapa Pun Presidennya, Yang Penting Jangan Bohong

SELASA, 26 FEBRUARI 2019 | 14:08 WIB | LAPORAN:

. Masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden diingatkan untuk tetap menyajikan data yang benar saat mengikuti debat Pilpres. Jika data yang disajikan salah, maka paslon yang bersangkutan harus meminta maaf.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menegaskan, debat merupakan salah satu bagian dari kampanye Pemilu. Untuk itu, setiap data yang disampaikan haruslah benar.

"Kalau tidak tahu, calon lebih baik bilang tidak tahu. Atau katakan saja mohon maaf, "datanya kalau enggak salah segini", agar tidak salah-salah banget," kata dia dalam diskusi bertajuk "Rezim Jokowi Menebar Hoax dan Kebohongan?" di kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2).


Pasalnya menurut Siti Zuhro, saat menonton debat, masyarakat Indonesia sesungguhnya butuh pencerahan dari para calon pemimpinnya.

"Siapa pun presidennya, yang diharapkan adalah perkataan yang jujur," tutupnya.

Debat kedua Pilpres pada 17 Februari lalu, Capres petahana Joko Widodo mengatakan tiga tahun terakhir kebakaran hutan tidak lagi terjadi. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2016, setidaknya ada 14.604,84 hektare lahan dan hutan yang kebakar. Tahun 2017, 11.127,39 hektare lahan dan hutan, dan tahun 2018 ada 4.666,39 hektare hutan dan lahan terbakara. Artinya, hingga kini kebakarannya masih berlanjut.

Jokowi juga mengklaim selama pemerintahannya tidak ada lagi konflik pembebasan lahan akibat proyek infrastruktur. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sejak tahun 2015 hingga 2017, konflik agraria terus meningkat.

Tidak hanya itu, Jokowi pun mengklaim bahwa penggelontoran Dana Desa sebesar Rp 187 triliun telah menghasilkan 191 ribu kilometer jalan di desa. Jalan desa katanya sangat bermanfaat bagi petani yang ingin menjual hasil taninya. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dana desa ratusan triliun itu ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Angka kemiskinan di pedesaan masih mencapai 13,1 persen.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya