Berita

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Humphrey Djemat/Net

Politik

Ketum PPP: Prabowo Subianto Konsekuen Dengan Omongan Debat Kedua

Jokowi Harus Buat Perangkat Hukum Yang Tidak Diskriminatif
SELASA, 26 FEBRUARI 2019 | 11:34 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kesediaan Calon Presiden 02 Prabowo Subianto terkait pengembalian konsesi hak guna usaha (HGU) lahan negara dengan syarat pemerintah terlebih dahulu membuat perangkat hukum sudah sangat tepat.

"Seharusnya memang begitu aturan main yang benar," kata Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Humphrey Djemat, Rabu (26/2).

Jika negara membutuhkan, Prabowo telah menyatakan bersedia mengembalikan kepemilikan lahan HGU 340 ribu hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.


Seolah menanggapi Prabowo, Presiden Joko Widodo yang juga menjadi rivalnya, menunggu penerima konsesi lahan dalam skala besar untuk mengembalikan ke negara, selanjutnya dibagikan kepada rakyat.

Tidak mau kalah, Badan Pemenangan Prabowo (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan, Prabowo siap mengembalikan kepemilikan lahan HGU-nya tersebut. Dengan syarat, Jokowi terlebih dahulu membuat perangkat hukumnya.

Menurut Humphrey Djemat, Prabowo konsekuen dengan omongannya saat debat kedua Pilpres yang menyatakan bahwa kalau memang negara membutuhkan lahan tersebut dia bersedia memberikannya.

Sekarang Prabowo yang berinisiatif mempersilakan negara mengambil lahan HGU-nya karena pada hakikatnya HGU itu milik negara dan bisa setiap saat diminta kembali.

Namun, jelas Humphrey, pemerintah tentu tidak bisa seenaknya mengambil begitu saja karena ini adalah negara hukum.

Jokowi yang masih menjabat Presiden harus membuat perangkat hukum yang jelas. Dimana perangkat hukum tersebut berlaku secara umum dan tidak bersifat diskriminatif, serta bertujuan jelas untuk apa lahan-lahan tersebut diambil negara yang tentu bagi kepentingan masyarakat banyak dan bersifat sosial, sehingga membawa kemakmuran bersama.

"Ingat, kita ini bukan negara komunis yang bisa seenaknya mengambil sesuatu hak kalau negara tersebut menghendakinya dengan alasan apapun. Hak individual di negara kita secara hukum tetap dihormati walaupun kepentingan masyarakat banyak juga diperhatikan," tuturnya.

Terkait komitmen Prabowo mengembalikan kepemilikan lahan HGU ratusan ribu hektare di Kaltim dan Aceh Tengah, Humphrey tidak sedikit pun meragukannya.

"Prabowo Subianto setahu saya tidak pernah tidak serius dalam sikap dan tindakannya. Semuanya itu bersumber dari sifat dan karakternya sebagai seorang kesatria," tutupnya. [rus]

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Jusuf Kalla: Konflik Timteng Berpotensi Tekan Ekonomi Global dan Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:19

Permohonan Restorative Justice Rismon Menggemparkan

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:07

Reset Amerika

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:01

Sinopsis One Piece Season 2 di Netflix Petualangan Baru Luffy di Grand Line

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:32

Rismon Ajukan RJ, Ahmad Khozinudin: Label Pengkhianat akan Abadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:23

BPKH Bukukan Aset Konsolidasi Rp238,99 Triliun hingga Akhir 2025

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:08

ICWA Minta RI Kaji Lagi soal Gabung Board of Peace

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:00

Rismon Siap Dicap Pengkhianat Usai Minta Maaf ke Jokowi

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:24

Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian Timteng

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:07

KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih dari Skandal Kuota Haji Era Yaqut

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:04

Selengkapnya