PAN Tolak Wacana TNI Isi Jabatan Publik

Partai Amanat Nasional (PAN) menolak keras wacana penempatan perwira menengah dan tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengisi jabatan di institusi sipil.
 
Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Basiruddin Amirrudin menegaskan, sebagai salah satu anak kandung dari reformasi, PAN pastinya akan berusaha untuk menolak sistem orde baru. Termasuk jika petinggi TNI mengisi jabatan di institusi sipil.
 
"Orde baru orde lama muncul dong. Kita tidak pernah berpikir ke situ," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL saat ditemui di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Sabtu (23/2).
 

 
Perlu diketahui, Panglima Hadi melontarkan pernyataan tentang penempatan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di institusi sipil menyusul munculnya wacana restrukturisasi yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap perwira TNI.
 
Ditekankan Basiruddin, mestinya TNI tetap menjaga profesionalisme dalam menjaga keutuhan NKRI. Bukannya berpikir untuk menduduki jabatan di institusi sipil.
 
"Kalau itu dipaksakan maka itu menentang undang-undang (UU 34/ 2004 tentang TNI)," pungkas calon anggota legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) Jakarta III ini. [mel]