Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

India Ancam Bangun Bendungan Demi Stop Aliran Tiga Sungai Ke Pakistan

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 | 21:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah India menegaskan kembali klaim bahwa pihaknya sedang membangun bendungan untuk menutup bagiannya dari pasokan air ke Kashmir yang dikuasai Pakistan.
 
Langkah ini diambil untuk menanggapi serangan bom bunuh diri 14 Februari lalu di Pulwama, Kashmir bagian India yang menewaskan 40 tentara paramiliter.
 
Bom bunuh diri itu sendiri diklaim oleh kelompok pemberontak bernama Jaish-e-Mohammed yang beroperasi di Pakistan.
 

 
Serangan itu adalah yang paling mematikan terhadap tentara India sejak pemberontakan Kashmir dimulai pada 1989.
 
Serangan itu memicu ketegangan hubungan antara dua negara tetangga itu.
 
India menuduh Pakistan tidak berbuat cukup banyak untuk mengendalikan gerilyawan ekstrimis yang beroperasi di dalam perbatasannya sementara Pakistan menyangkal keterlibatannya.
 
Perang kata-kata telah terjadi setelah dan sekarang Menteri Sumber Daya Air India Nitin Gadkari mengatakan negaranya akan memanfaatkan pasokan air dari sungai yang mengalir melalui Kashmir untuk digunakan di negara-negara India.
 
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menilai jika langkah India itu diterapkan, maka akan sama halnya dengan perang.
 
"Ini adalah tindakan perang dan setelah melihat semua pernyataan para pemimpin India yang tidak bertanggung jawab ini, saya telah menulis surat kepada sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberitahukan kepadanya tentang ancaman India," katanya seperti dimuat Russia Today (Sabtu, 22/2).
 
Sekretaris Kementerian Sumber Daya Air Pakistan Khawaja Shumail mengatakan akan mengajukan keberatan dengan keras jika India melanggar Perjanjian Perairan Indus tahun 1960.
 
Perjanjian itu menjamin aliran tanpa hambatan dari sungai Chenab, Indus dan Jhelum ke Kashmir dan seterusnya ke wilayah Pakistan. Perjanjian itu telah berlangsung meskipun tiga perang antara kedua negara terjadi sejak 1965. [mel]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya