Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

India Ancam Bangun Bendungan Demi Stop Aliran Tiga Sungai Ke Pakistan

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 | 21:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah India menegaskan kembali klaim bahwa pihaknya sedang membangun bendungan untuk menutup bagiannya dari pasokan air ke Kashmir yang dikuasai Pakistan.
 
Langkah ini diambil untuk menanggapi serangan bom bunuh diri 14 Februari lalu di Pulwama, Kashmir bagian India yang menewaskan 40 tentara paramiliter.
 
Bom bunuh diri itu sendiri diklaim oleh kelompok pemberontak bernama Jaish-e-Mohammed yang beroperasi di Pakistan.
 

 
Serangan itu adalah yang paling mematikan terhadap tentara India sejak pemberontakan Kashmir dimulai pada 1989.
 
Serangan itu memicu ketegangan hubungan antara dua negara tetangga itu.
 
India menuduh Pakistan tidak berbuat cukup banyak untuk mengendalikan gerilyawan ekstrimis yang beroperasi di dalam perbatasannya sementara Pakistan menyangkal keterlibatannya.
 
Perang kata-kata telah terjadi setelah dan sekarang Menteri Sumber Daya Air India Nitin Gadkari mengatakan negaranya akan memanfaatkan pasokan air dari sungai yang mengalir melalui Kashmir untuk digunakan di negara-negara India.
 
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menilai jika langkah India itu diterapkan, maka akan sama halnya dengan perang.
 
"Ini adalah tindakan perang dan setelah melihat semua pernyataan para pemimpin India yang tidak bertanggung jawab ini, saya telah menulis surat kepada sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberitahukan kepadanya tentang ancaman India," katanya seperti dimuat Russia Today (Sabtu, 22/2).
 
Sekretaris Kementerian Sumber Daya Air Pakistan Khawaja Shumail mengatakan akan mengajukan keberatan dengan keras jika India melanggar Perjanjian Perairan Indus tahun 1960.
 
Perjanjian itu menjamin aliran tanpa hambatan dari sungai Chenab, Indus dan Jhelum ke Kashmir dan seterusnya ke wilayah Pakistan. Perjanjian itu telah berlangsung meskipun tiga perang antara kedua negara terjadi sejak 1965. [mel]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya