Berita

Ilustrasi/Net

Global

India Ancam Bangun Bendungan Demi Stop Aliran Tiga Sungai Ke Pakistan

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 | 21:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah India menegaskan kembali klaim bahwa pihaknya sedang membangun bendungan untuk menutup bagiannya dari pasokan air ke Kashmir yang dikuasai Pakistan.
 
Langkah ini diambil untuk menanggapi serangan bom bunuh diri 14 Februari lalu di Pulwama, Kashmir bagian India yang menewaskan 40 tentara paramiliter.
 
Bom bunuh diri itu sendiri diklaim oleh kelompok pemberontak bernama Jaish-e-Mohammed yang beroperasi di Pakistan.
 

 
Serangan itu adalah yang paling mematikan terhadap tentara India sejak pemberontakan Kashmir dimulai pada 1989.
 
Serangan itu memicu ketegangan hubungan antara dua negara tetangga itu.
 
India menuduh Pakistan tidak berbuat cukup banyak untuk mengendalikan gerilyawan ekstrimis yang beroperasi di dalam perbatasannya sementara Pakistan menyangkal keterlibatannya.
 
Perang kata-kata telah terjadi setelah dan sekarang Menteri Sumber Daya Air India Nitin Gadkari mengatakan negaranya akan memanfaatkan pasokan air dari sungai yang mengalir melalui Kashmir untuk digunakan di negara-negara India.
 
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menilai jika langkah India itu diterapkan, maka akan sama halnya dengan perang.
 
"Ini adalah tindakan perang dan setelah melihat semua pernyataan para pemimpin India yang tidak bertanggung jawab ini, saya telah menulis surat kepada sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberitahukan kepadanya tentang ancaman India," katanya seperti dimuat Russia Today (Sabtu, 22/2).
 
Sekretaris Kementerian Sumber Daya Air Pakistan Khawaja Shumail mengatakan akan mengajukan keberatan dengan keras jika India melanggar Perjanjian Perairan Indus tahun 1960.
 
Perjanjian itu menjamin aliran tanpa hambatan dari sungai Chenab, Indus dan Jhelum ke Kashmir dan seterusnya ke wilayah Pakistan. Perjanjian itu telah berlangsung meskipun tiga perang antara kedua negara terjadi sejak 1965. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya