Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

India Ancam Bangun Bendungan Demi Stop Aliran Tiga Sungai Ke Pakistan

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 | 21:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah India menegaskan kembali klaim bahwa pihaknya sedang membangun bendungan untuk menutup bagiannya dari pasokan air ke Kashmir yang dikuasai Pakistan.
 
Langkah ini diambil untuk menanggapi serangan bom bunuh diri 14 Februari lalu di Pulwama, Kashmir bagian India yang menewaskan 40 tentara paramiliter.
 
Bom bunuh diri itu sendiri diklaim oleh kelompok pemberontak bernama Jaish-e-Mohammed yang beroperasi di Pakistan.
 

 
Serangan itu adalah yang paling mematikan terhadap tentara India sejak pemberontakan Kashmir dimulai pada 1989.
 
Serangan itu memicu ketegangan hubungan antara dua negara tetangga itu.
 
India menuduh Pakistan tidak berbuat cukup banyak untuk mengendalikan gerilyawan ekstrimis yang beroperasi di dalam perbatasannya sementara Pakistan menyangkal keterlibatannya.
 
Perang kata-kata telah terjadi setelah dan sekarang Menteri Sumber Daya Air India Nitin Gadkari mengatakan negaranya akan memanfaatkan pasokan air dari sungai yang mengalir melalui Kashmir untuk digunakan di negara-negara India.
 
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menilai jika langkah India itu diterapkan, maka akan sama halnya dengan perang.
 
"Ini adalah tindakan perang dan setelah melihat semua pernyataan para pemimpin India yang tidak bertanggung jawab ini, saya telah menulis surat kepada sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberitahukan kepadanya tentang ancaman India," katanya seperti dimuat Russia Today (Sabtu, 22/2).
 
Sekretaris Kementerian Sumber Daya Air Pakistan Khawaja Shumail mengatakan akan mengajukan keberatan dengan keras jika India melanggar Perjanjian Perairan Indus tahun 1960.
 
Perjanjian itu menjamin aliran tanpa hambatan dari sungai Chenab, Indus dan Jhelum ke Kashmir dan seterusnya ke wilayah Pakistan. Perjanjian itu telah berlangsung meskipun tiga perang antara kedua negara terjadi sejak 1965. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya