Berita

Venezuela/Net

Dunia

Mengakui Oposisi Venezuela Sama Dengan Mengakui Hillary Clinton Sebagai Presiden AS

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 | 11:35 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Media berbahasa Inggris selama ini salah mengartikan penyebab krisis yang terjadi di Venezuela.
 
Hal itu diungkapkan oleh dosen kajian Amerika Latin Universitas La Trobe, Ralph Newmark pada pertemuan yang dihadiri 80 orang pekan ini.
 
Pertemuan itu diselenggarakan oleh Kampanye Solidaritas Venezuela yang baru dibentuk.
 

 
Newmark mengatakan krisis di Venezuela disebabkan oleh tekanan eksternal dari Amerika Serikat dan secara internal oleh kelas menengah dan atas Venezuela yang menentang langkah-langkah pemerintah yang berpihak pada rakyat miskin.
 
Newmark menambahkan, pengakuan pemerintah Amerika Serikat dan Australia terhadap presiden Majelis Nasional Juan Guaido sebagai presiden sementara yang tidak terpilih di negara itu akan ibarat Australia yang mengakui Hillary Clinton sebagai presiden Amerika Serikat.
 
Padahal, Maduro menerima lebih dari dua kali lebih banyak suara daripada kandidat oposisi dalam pemilihan presiden 2018 lalu.
 
Kuasa Venezuela di Australia Daniel Gasparri mengatakan bahwa memang ada kekurangan di Venezuela, tetapi orang-orang tidak sampai mati kelaparan.
 
Bahkan di sisi lain dia menguraikan beberapa pencapaian revolusi yang terjadi di Venezuela, termasuk menyediakan perumahan untuk tiga juta keluarga.
 
Koefisien GINI atau ukuran ketimpangan untuk Venezuela juga adalah yang terendah di benua itu, yang berarti bahwa negara itu lebih setara daripada yang lain.
 
Dimuat Greenleft.org.au, Gasparri mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mencuri aset-aset Venezuela, seperti anak perusahaan Amerika Serikat dari perusahaan minyak milik negara Venezuela.
 
Dia mengatakan sanksi Amerika Serkat telah membuat hidup lebih sulit bagi Venezuela, dan bahkan mempengaruhi kedutaan karena mereka tidak dapat membayar staf selama beberapa bulan karena dana diblokir. [mel]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya