Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mencatat sejumlah masalah terkait kesiapan logistik pemilu 2019. Sebagai pemantau pemilu, KIPP merasa kesulitan mengakses informasi terkait perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.
"KPU perlu membuka akses informasi terkait perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu dengan melibatkan pemantau dan masyarakat sipil," kata Sekjen KIPP Kaka Suminta dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/2).
Informasi yang sulit diakses, kata dia, khususnya terkait pencetakan surat suara dan material cetak lainnya. Menurutnya, KPU perlu memberi ruang informasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat sipil dan pemantau pemilu agar dapat saling membangun sinergi untuk kesuskesan pemilu.
"Dengan pelaksanaan pemilu serentak seyogyanya KPU bisa menggandeng masyarakat sipil dan pemantau pemilu sebagai mitra sinergis," imbuhnya.
Selain soal keterbukaan informasi, dari hasil pemantauan KIPP juga menemukan sejumlah masalah terkait terkait pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Di antaranya adanya segel perlengkapan pemungutan suara yang buruk kualitasnya berupa bentuk seperti lipatan bahkan terkesan mudah robek. Hal ini ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya.
Kemudian, kotak suara yang pemasangan menggunakan klem plastik kurang banyak dari segi jumlah. Padahal selain untuk mengantisipasi gangguan terhadap kotak suara, kleman ini juga untuk memperkuat kotak suara. Temuan lainnya, gudang penyimpanan logistik rawan bencana dan rawan tergenang atau kena air sebagaimana yang terjadi di KPU Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.
"Kami meminta KPU memperhatikan ketersediaan dan keamanan logistik, seperti terkait klem kotak suara yang cukup mengkhawatirkan," tukas Kaka.
[dem]
