Berita

Ilustrasi/Net

Politik

KPU Harus Buka Akses Informasi Logistik Pemilu

SABTU, 23 FEBRUARI 2019 | 00:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mencatat sejumlah masalah terkait kesiapan logistik pemilu 2019. Sebagai pemantau pemilu, KIPP merasa kesulitan mengakses informasi terkait perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.

"KPU perlu membuka akses informasi terkait perencanaan, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu dengan melibatkan pemantau dan masyarakat sipil," kata Sekjen KIPP Kaka Suminta dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/2).

Informasi yang sulit diakses, kata dia, khususnya terkait pencetakan surat suara dan material cetak lainnya. Menurutnya, KPU perlu memberi ruang informasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat sipil dan pemantau pemilu agar dapat saling membangun sinergi untuk kesuskesan pemilu.


"Dengan pelaksanaan pemilu serentak seyogyanya KPU bisa menggandeng masyarakat sipil dan pemantau pemilu sebagai mitra sinergis," imbuhnya.

Selain soal keterbukaan informasi, dari hasil pemantauan KIPP juga menemukan sejumlah masalah terkait  terkait pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Di antaranya adanya segel perlengkapan pemungutan suara yang buruk kualitasnya berupa bentuk seperti lipatan bahkan terkesan mudah robek. Hal ini ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Timur serta beberapa daerah lainnya.

Kemudian, kotak suara yang pemasangan menggunakan klem plastik kurang banyak dari segi jumlah. Padahal selain untuk mengantisipasi gangguan terhadap kotak suara, kleman ini juga untuk memperkuat kotak suara. Temuan lainnya, gudang penyimpanan logistik rawan bencana dan rawan tergenang atau kena air sebagaimana yang terjadi di KPU Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.

"Kami meminta KPU memperhatikan ketersediaan dan keamanan logistik, seperti terkait klem kotak suara yang cukup mengkhawatirkan," tukas Kaka.[dem]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya