Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Keluarga Korban Talangsari Kecewa Atas Deklarasi Damai Pemerintah

JUMAT, 22 FEBRUARI 2019 | 06:37 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Deklarasi damai  pemerintah yang diwakili Tim Terpadu Kemenko Polhukam atas tragedi Talangsari membuat keluarga korban terluka dan kecewa. Pasalnya, keluarga korban tak dilibatkan sama sekali dalam deklarasi tersebut.

Hal itu dikatakan koordinator Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Edi Arsadad, dilansir Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (21/2).

"Kami tidak sama sekali terlibat dalam pertemuan tersebut," tegas Edi.


Edi  mengaku sebelum pertemuan, Rabu (20/2), pihaknya dihubungi pihak Kemenko Polhukam akan adanya kunjungan upaya penyelesaian tragedi Talangsari tahun 1989 ke Kabupaten Lampung Timur.

Namun, sambung Edi, pas Hari H, Rabu (20/2), pihaknya tidak tahu pertemuan tersebut berlangsung dan menyepakati penyelesaian lewat deklarasi damai tersebut.

Hadir pada pertemuan tersebut wakil dari DPRD Lampung Timur, Pemkab Lampung Timur, dan tokoh dari  Dusun Talangsari.

Tokoh Talangsari yang hadir, kata Edi, memang warga Talangsari, tapi bukan keluarga korban tragedi dugaan pelanggaran HAM tersebut.

"Jadi, sangat jelas, tokoh tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus Talangsari," tegas Edi.

Seharusnya, lanjut Edi, tim terpadu menemui keluarga korban dalam peristiwa tersebut agar mendapatkan jawaban langsung dari para korban dan keluarganya.

"Dengarkan apa yang mereka inginkan dan menjadi tuntutannya," demikian Edi. [jto]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya