Berita

Massa aksi KPPAN/Net

Hukum

Tak Kunjung Minta Maaf, Masyarakat Papua Akan Evaluasi Agus Rahardjo Cs

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 | 17:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Aksi protes dugaan kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe kembali bergulir. Kini, giliran massa yang tergabung dalam Komite Pemuda Peduli Adat Nusantara (KPPAN) memadati halaman gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

Aksi ini sebagai upaya masyarakat Papua mendukung penuh Gubernur Lukas Enembe yang merupakan kepala adat di Papua lantaran diduga dikiriminalisasi oleh lembaga antirasuah.

"Kami mendukung masyarakat adat di Papua yang memberikan denda ke KPK sebesar Rp 10 triliun," kata koordinator aksi KPPN, Mare.


Mereka menilai apa yang dilakukan KPK terkesan memaksakan kehendak. Hal ini ditandai dengan ketidakprofesionalan penyidiknya yang bergerak asal-asalan di lapangan.

"Kalau itu OTT benar maka pasti ada yang ditangkap, tetapi ini bukan OTT tetapi dugaan kuat karena ada muatan politik," ujar Mare.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan evaluasi akbar terhadap KPK. Hasil evaluasi akan disampaikan secara terbuka guna menjadi landasan mengganti jajaran pimpinan KPK Agus Rahardjo Cs.

"Kalau KPK masih belum meminta maaf, maka kami akan melakukan evaluasi terbuka. Dan bersama publik akan mendesak agar Agus Rahardjo Cs diganti," pungkas Mare.

Di sela-sela aksi, massa yang mengenakan topeng Lukas Enembe melakukan aksi bakar ban sebagai wujud kekecewaan terhadap KPK yang tak kunjung minta maaf. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya