Berita

Dunia

AS Halangi Upaya Agen PBB Tingkatkan Penerbangan Sipil Korut?

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 18:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat memblokir upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ICAO) untuk meningkatkan penerbangan sipil di Korea Utara. Pemblokiran dilakukan pada saat Pyongyang berusaha membuka kembali sebagian wilayah udara ke penerbangan asing.
 
ICAO bersama dengan 192 negara anggota, telah bekerja dengan Pyongyang untuk membuka rute penerbangan baru yang akan melewati wilayah udara Korea Utara dan Selatan.
 
Begitu kabar yang dimuat Reuters (Selasa, 19/2) dengan merujuk pasa tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.
 

 
Langkah Amerika Serikat ini adalah bagian dari taktik negosiasi untuk mempertahankan tekanan sanksi terhadap Korea Utara, menjelang pertemuan puncak kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong Un di Vietnam pada akhir Februari.
 
Washington sedang mencari komitmen konkret dari Pyongyang di KTT untuk meninggalkan program nuklir dan misilnya.
 
Diketahui bahwa maskapai saat ini mengambil rute tidak langsung untuk menghindari Korea Utara karena ancaman peluncuran rudal.
 
Jika ruang udara itu dianggap aman, maskapai penerbangan internasional dapat menghemat bahan bakar dan waktu pada beberapa rute antara Asia dan Eropa dan Amerika Utara, dan Korea Utara dapat mulai menghidupkan kembali industri penerbangan komersialnya sendiri.
 
ICAO yang berbasis di Montreal siap membantu meningkatkan sistem penerbangan Korea Utara dengan memimpin sesi pelatihan antara staf penerbangan militer dan sipilnya.
 
Tetapi Amerika Serikat mencegah agen PBB itu untuk membantu Korea Utara dengan program udaranya karena Washington sampai Pyongyang membuat kemajuan substansial dalam denuklirisasi.
 
"Mereka akan terus memegang semua leverage yang tersedia untuk memastikan tidak ada celah sampai Korea Utara mengambil tindakan yang pantas mendapat hadiah," kata sumber itu.
 
Semua sumber berbicara dengan syarat anonim dan belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini. [mel]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya