Berita

Dunia

AS Halangi Upaya Agen PBB Tingkatkan Penerbangan Sipil Korut?

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 18:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat memblokir upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ICAO) untuk meningkatkan penerbangan sipil di Korea Utara. Pemblokiran dilakukan pada saat Pyongyang berusaha membuka kembali sebagian wilayah udara ke penerbangan asing.
 
ICAO bersama dengan 192 negara anggota, telah bekerja dengan Pyongyang untuk membuka rute penerbangan baru yang akan melewati wilayah udara Korea Utara dan Selatan.
 
Begitu kabar yang dimuat Reuters (Selasa, 19/2) dengan merujuk pasa tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.
 

 
Langkah Amerika Serikat ini adalah bagian dari taktik negosiasi untuk mempertahankan tekanan sanksi terhadap Korea Utara, menjelang pertemuan puncak kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong Un di Vietnam pada akhir Februari.
 
Washington sedang mencari komitmen konkret dari Pyongyang di KTT untuk meninggalkan program nuklir dan misilnya.
 
Diketahui bahwa maskapai saat ini mengambil rute tidak langsung untuk menghindari Korea Utara karena ancaman peluncuran rudal.
 
Jika ruang udara itu dianggap aman, maskapai penerbangan internasional dapat menghemat bahan bakar dan waktu pada beberapa rute antara Asia dan Eropa dan Amerika Utara, dan Korea Utara dapat mulai menghidupkan kembali industri penerbangan komersialnya sendiri.
 
ICAO yang berbasis di Montreal siap membantu meningkatkan sistem penerbangan Korea Utara dengan memimpin sesi pelatihan antara staf penerbangan militer dan sipilnya.
 
Tetapi Amerika Serikat mencegah agen PBB itu untuk membantu Korea Utara dengan program udaranya karena Washington sampai Pyongyang membuat kemajuan substansial dalam denuklirisasi.
 
"Mereka akan terus memegang semua leverage yang tersedia untuk memastikan tidak ada celah sampai Korea Utara mengambil tindakan yang pantas mendapat hadiah," kata sumber itu.
 
Semua sumber berbicara dengan syarat anonim dan belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya