Berita

Dunia

AS Halangi Upaya Agen PBB Tingkatkan Penerbangan Sipil Korut?

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 18:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat memblokir upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ICAO) untuk meningkatkan penerbangan sipil di Korea Utara. Pemblokiran dilakukan pada saat Pyongyang berusaha membuka kembali sebagian wilayah udara ke penerbangan asing.
 
ICAO bersama dengan 192 negara anggota, telah bekerja dengan Pyongyang untuk membuka rute penerbangan baru yang akan melewati wilayah udara Korea Utara dan Selatan.
 
Begitu kabar yang dimuat Reuters (Selasa, 19/2) dengan merujuk pasa tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.
 

 
Langkah Amerika Serikat ini adalah bagian dari taktik negosiasi untuk mempertahankan tekanan sanksi terhadap Korea Utara, menjelang pertemuan puncak kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong Un di Vietnam pada akhir Februari.
 
Washington sedang mencari komitmen konkret dari Pyongyang di KTT untuk meninggalkan program nuklir dan misilnya.
 
Diketahui bahwa maskapai saat ini mengambil rute tidak langsung untuk menghindari Korea Utara karena ancaman peluncuran rudal.
 
Jika ruang udara itu dianggap aman, maskapai penerbangan internasional dapat menghemat bahan bakar dan waktu pada beberapa rute antara Asia dan Eropa dan Amerika Utara, dan Korea Utara dapat mulai menghidupkan kembali industri penerbangan komersialnya sendiri.
 
ICAO yang berbasis di Montreal siap membantu meningkatkan sistem penerbangan Korea Utara dengan memimpin sesi pelatihan antara staf penerbangan militer dan sipilnya.
 
Tetapi Amerika Serikat mencegah agen PBB itu untuk membantu Korea Utara dengan program udaranya karena Washington sampai Pyongyang membuat kemajuan substansial dalam denuklirisasi.
 
"Mereka akan terus memegang semua leverage yang tersedia untuk memastikan tidak ada celah sampai Korea Utara mengambil tindakan yang pantas mendapat hadiah," kata sumber itu.
 
Semua sumber berbicara dengan syarat anonim dan belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya