Berita

Global

AS Halangi Upaya Agen PBB Tingkatkan Penerbangan Sipil Korut?

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 18:09 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat memblokir upaya-upaya yang dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ICAO) untuk meningkatkan penerbangan sipil di Korea Utara. Pemblokiran dilakukan pada saat Pyongyang berusaha membuka kembali sebagian wilayah udara ke penerbangan asing.
 
ICAO bersama dengan 192 negara anggota, telah bekerja dengan Pyongyang untuk membuka rute penerbangan baru yang akan melewati wilayah udara Korea Utara dan Selatan.
 
Begitu kabar yang dimuat Reuters (Selasa, 19/2) dengan merujuk pasa tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.
 

 
Langkah Amerika Serikat ini adalah bagian dari taktik negosiasi untuk mempertahankan tekanan sanksi terhadap Korea Utara, menjelang pertemuan puncak kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Kim Jong Un di Vietnam pada akhir Februari.
 
Washington sedang mencari komitmen konkret dari Pyongyang di KTT untuk meninggalkan program nuklir dan misilnya.
 
Diketahui bahwa maskapai saat ini mengambil rute tidak langsung untuk menghindari Korea Utara karena ancaman peluncuran rudal.
 
Jika ruang udara itu dianggap aman, maskapai penerbangan internasional dapat menghemat bahan bakar dan waktu pada beberapa rute antara Asia dan Eropa dan Amerika Utara, dan Korea Utara dapat mulai menghidupkan kembali industri penerbangan komersialnya sendiri.
 
ICAO yang berbasis di Montreal siap membantu meningkatkan sistem penerbangan Korea Utara dengan memimpin sesi pelatihan antara staf penerbangan militer dan sipilnya.
 
Tetapi Amerika Serikat mencegah agen PBB itu untuk membantu Korea Utara dengan program udaranya karena Washington sampai Pyongyang membuat kemajuan substansial dalam denuklirisasi.
 
"Mereka akan terus memegang semua leverage yang tersedia untuk memastikan tidak ada celah sampai Korea Utara mengambil tindakan yang pantas mendapat hadiah," kata sumber itu.
 
Semua sumber berbicara dengan syarat anonim dan belum ada konfirmasi resmi mengenai hal ini. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya