Berita

Foto :Net

Jaya Suprana

Pembangunan Berkelanjutan Masyarakat Baduy

SELASA, 19 FEBRUARI 2019 | 07:29 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

KANTOR Berita Antara memberitakan bahwa masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, menolak bantuan dana desa sebesar Rp 2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah Joko Widodo untuk pembangunan infrastruktur.

Alasan


Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak, Rusito  pengalokasian bantuan dana desa tahun 2019 untuk masyarakat Baduy sebesar Rp 2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat mereka.


Masyarakat Baduy mengkhawatirkan jika menerima dana desa untuk pembangunan infrastruktur tergusur nilai-nilai budaya dan adat mereka hilang.

Permukiman adat Baduy menolak apa yang disebut sebagai kehidupan modern, termasuk pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik.

Masyarakat Baduy patuh dan taat terhadap adat leluhurnya, sehingga keberatan jika permukiman adat itu mendapat bantuan dana desa. "Pembangunan infrastruktur yang dikhawatirkan masyarakat Baduy ke depan terhubung dengan jalan-jalan beton dan aspal di kawasan permukiman mereka," kata Rusito.

Pembangunan Berkelanjutan

Berita masyarakat Baduy menolak bantuan dana desa untuk pembangunan infra struktur membuktikan bahwa pada hakikatnya masyarakat adat memahami makna adiluhur yang terkandung di dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati oleh para anggota Persatuan Bangsa Bangsa, termasuk Indonesia, sebagai pedoman pembangunan infra struktur tanpa mengorbankan alam dan manusia di planet bumi abad XXI.

PBB telah menyadari bahwa pembangunan infra struktur dapat diselenggarakan tanpa mengorbankan alam dan manusia. Keyakinan bahwa pembangunan hanya bisa dilakukan dengan wajib mengorbankan alam dan manusia justru sudah anakronis alias ketinggalan zaman.

Pembangunan infra struktur bukan tujuan namun sekedar alat untuk mencapai puncak peradaban umat manusia yaitu kemanusiaan adil dan beradab.

Ekosistem


Secara empiris kultural historis masyarakat adat termasuk masyarakat adat Baduy telah nyata membuktikan bahwa manusia mampu kalau mau membangun infra struktur sesuai kebutuhan masing-masing tanpa mengorbankan alam apalagi diri mereka sendiri.

Yang Maha Kuasa telah menciptakan ekosistem yang merajut dan menjalin keterkaitan dan ketergantungan segenap unsur kehidupan satu dengan lain-lainnya justru demi melestarikan kehidupan di alam semesta ini.

Setiap masyarakat adat pada hakikatnya adalah pihak yang paling memahami tentang kebutuhan dalam apa yang disebut sebagai pembangunan infrastruktur demi  kesejahteraan dan kemakmuran masing-masing yang tidak layak dipaksakan untuk seragam sama dan sebangun di segenap pelosok planet bumi ini.

Maka dari lubuk sanubari terdalam, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada masyarakat Baduy yang telah memberikan pencerahan kearifan lokal tentang inti makna adiluhur yang terkandung di dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan. [***]


Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya