Berita

Warga Uighur di Xijiang/Net

Dunia

Pakar Internet: Perusahaan China Lacak Pergerakan 2.5 Juta Warga Xinjiang

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 22:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah perusahaan pengawasan China melacak pergerakan setidaknya 2,5 juta penduduk di Provinsi Xinjiang, di mana mayoritas Muslim Uighur tinggal.
 
Hal tersebut diungkapkan oleh para ahli internet awal pekan ini.
 
Victor Gevers, dari kelompok nirlaba GDI.Foundation, yang mendukung internet terbuka, menemukan database online tanpa jaminan yang berisi nama, jenis kelamin, etnis, nomor ID, dan tanggal lahir penduduk di provinsi Xinjiang di China barat.
 

 
Dikabarkan The Guardian, data tersebut juga termasuk 6,7 juta titik lokasi "pelacak" yang telah dilewati warga dalam 24 jam terakhir, termasuk masjid, hotel, kantor polisi dan kafe. Pelacak dapat berupa kamera CCTV serta perangkat genggam yang dilengkapi dengan kamera atau pemindai ID.
 
Di wilayah Emin, pelacak di lima masjid di lima desa terdaftar sebagai "berhasil terdaftar". Basis data tersebut, oleh SenseNets Technology yang berbasis di Shenzhen, tampaknya telah dibuka dan diakses oleh siapa saja selama tujuh bulan terakhir.
 
“Solusi pengenalan wajah/verifikasi pribadi yang tidak aman ini dibangun dan dioperasikan hanya untuk satu tujuan. Ini adalah 'pelacak Muslim' yang didanai oleh otoritas China di provinsi Xinjiang untuk melacak umat Muslim Uyghur," kata Gevers di akun Twitternya.
 
China diketahui menghadapi kritik internasional yang berkembang atas kebijakannya di Xinjiang, setelah serangkaian serangan pada 1990an dan 2000an. Selama tiga tahun terakhir, para peneliti dan advokat percaya bahwa satu juta orang Uighur serta Kazakh, Hui dan minoritas Muslim lainnya telah ditangkap dan ditahan di kamp-kamp interniran.
 
Orang-orang di luar kamp juga diawasi dengan ketat, dengan kamera pengintai dipasang di desa, sudut jalan, masjid dan sekolah.
 
Sementara itu, komuter harus melalui pos pemeriksaan keamanan antara semua kota dan desa, tempat mereka menjalani pemindaian wajah dan pemeriksaan telepon. [mel]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya