Berita

Warga Uighur di Xijiang/Net

Dunia

Pakar Internet: Perusahaan China Lacak Pergerakan 2.5 Juta Warga Xinjiang

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 22:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah perusahaan pengawasan China melacak pergerakan setidaknya 2,5 juta penduduk di Provinsi Xinjiang, di mana mayoritas Muslim Uighur tinggal.
 
Hal tersebut diungkapkan oleh para ahli internet awal pekan ini.
 
Victor Gevers, dari kelompok nirlaba GDI.Foundation, yang mendukung internet terbuka, menemukan database online tanpa jaminan yang berisi nama, jenis kelamin, etnis, nomor ID, dan tanggal lahir penduduk di provinsi Xinjiang di China barat.
 

 
Dikabarkan The Guardian, data tersebut juga termasuk 6,7 juta titik lokasi "pelacak" yang telah dilewati warga dalam 24 jam terakhir, termasuk masjid, hotel, kantor polisi dan kafe. Pelacak dapat berupa kamera CCTV serta perangkat genggam yang dilengkapi dengan kamera atau pemindai ID.
 
Di wilayah Emin, pelacak di lima masjid di lima desa terdaftar sebagai "berhasil terdaftar". Basis data tersebut, oleh SenseNets Technology yang berbasis di Shenzhen, tampaknya telah dibuka dan diakses oleh siapa saja selama tujuh bulan terakhir.
 
“Solusi pengenalan wajah/verifikasi pribadi yang tidak aman ini dibangun dan dioperasikan hanya untuk satu tujuan. Ini adalah 'pelacak Muslim' yang didanai oleh otoritas China di provinsi Xinjiang untuk melacak umat Muslim Uyghur," kata Gevers di akun Twitternya.
 
China diketahui menghadapi kritik internasional yang berkembang atas kebijakannya di Xinjiang, setelah serangkaian serangan pada 1990an dan 2000an. Selama tiga tahun terakhir, para peneliti dan advokat percaya bahwa satu juta orang Uighur serta Kazakh, Hui dan minoritas Muslim lainnya telah ditangkap dan ditahan di kamp-kamp interniran.
 
Orang-orang di luar kamp juga diawasi dengan ketat, dengan kamera pengintai dipasang di desa, sudut jalan, masjid dan sekolah.
 
Sementara itu, komuter harus melalui pos pemeriksaan keamanan antara semua kota dan desa, tempat mereka menjalani pemindaian wajah dan pemeriksaan telepon. [mel]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya