Berita

Warga Uighur di Xijiang/Net

Global

Pakar Internet: Perusahaan China Lacak Pergerakan 2.5 Juta Warga Xinjiang

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 22:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sebuah perusahaan pengawasan China melacak pergerakan setidaknya 2,5 juta penduduk di Provinsi Xinjiang, di mana mayoritas Muslim Uighur tinggal.
 
Hal tersebut diungkapkan oleh para ahli internet awal pekan ini.
 
Victor Gevers, dari kelompok nirlaba GDI.Foundation, yang mendukung internet terbuka, menemukan database online tanpa jaminan yang berisi nama, jenis kelamin, etnis, nomor ID, dan tanggal lahir penduduk di provinsi Xinjiang di China barat.
 

 
Dikabarkan The Guardian, data tersebut juga termasuk 6,7 juta titik lokasi "pelacak" yang telah dilewati warga dalam 24 jam terakhir, termasuk masjid, hotel, kantor polisi dan kafe. Pelacak dapat berupa kamera CCTV serta perangkat genggam yang dilengkapi dengan kamera atau pemindai ID.
 
Di wilayah Emin, pelacak di lima masjid di lima desa terdaftar sebagai "berhasil terdaftar". Basis data tersebut, oleh SenseNets Technology yang berbasis di Shenzhen, tampaknya telah dibuka dan diakses oleh siapa saja selama tujuh bulan terakhir.
 
“Solusi pengenalan wajah/verifikasi pribadi yang tidak aman ini dibangun dan dioperasikan hanya untuk satu tujuan. Ini adalah 'pelacak Muslim' yang didanai oleh otoritas China di provinsi Xinjiang untuk melacak umat Muslim Uyghur," kata Gevers di akun Twitternya.
 
China diketahui menghadapi kritik internasional yang berkembang atas kebijakannya di Xinjiang, setelah serangkaian serangan pada 1990an dan 2000an. Selama tiga tahun terakhir, para peneliti dan advokat percaya bahwa satu juta orang Uighur serta Kazakh, Hui dan minoritas Muslim lainnya telah ditangkap dan ditahan di kamp-kamp interniran.
 
Orang-orang di luar kamp juga diawasi dengan ketat, dengan kamera pengintai dipasang di desa, sudut jalan, masjid dan sekolah.
 
Sementara itu, komuter harus melalui pos pemeriksaan keamanan antara semua kota dan desa, tempat mereka menjalani pemindaian wajah dan pemeriksaan telepon. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya