. Tindakan Joko Widodo yang mengungkap penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Prabowo Subianto di Kalimantan dan Aceh menunjukkan ketidaktahuan kepala negara sekaligus calon presiden soal pertanahan.
Sebab, HGU secara hukum adalah sah dan itu adalah tanah negara, jika dibutuhkan negara bisa diambil kapan saja.
Demikian disampaikan Koordinator Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa), Amirullah Hidayat kepada redaksi, Senin (18/2).
Amir mengatakan, bicara penguasaan lahan, seharusnya Jokowi mengungkap semua pemain yang menguasai lahan di negeri ini. Banyak yang mendapat lahan tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
"Seperti penguasaan lahan jutaan hektar oleh PT Sinarmas dan PT Ciputra dibiarkan saja. Mafia tanah menguasai 74 persen lahan di negeri ini, mereka mendukung Jokowi pada Pilpres 2019," ujar aktivis muda Muhammadiyah ini.
Bahkan, lanjut Amir, orang dekat Jokowi seperti Luhut B. Pandjaitan mempunyai dan mengusai lahan yang luas di Sumatera dan Kalimantan. Yang lain, politisi PDIP Sihar Sitorus menguasai lahan yang sangat luas di Sumatera, bahkan keluarga menantu Jokowi, Bobby Nasution juga punya lahan kebun sawit yang luas di Labuhanbatu dan Mandailing Natal (Sumut).
"Jadi yang diungkapkan Jokowi dalam debat capres tadi malam menunjukkan Jokowi emosional. Dia bukan seorang negarawan melainkan seorang yang mempunyai kepribadian yang ambivalen," ungkapnya.
Amir menambahkan, dengan demikian yang dilakukan Jokowi menunjukkan bahwa "perang total" seperti yang disampaikan pendukungnya Moeldoko sudah dijalankan.
"Itu dapat dilihat dalam debat tadi malam, Jokowi kebanyakan menyerang pribadi dan menyampaikan informasi bohong alias hoax," tutupnya.
[rus]
