Berita

Joko Widodo/Net

Politik

DEBAT PILPRES

Seperti Yang Sudah-sudah, Jokowi Serang Pribadi Prabowo

SENIN, 18 FEBRUARI 2019 | 09:35 WIB | LAPORAN:

. Pernyataan Calon Presiden petahana Joko Widodo yang mengungkit kekayaan kompetitornya Capres 02 Prabowo Subianto yaitu memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atas ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan dan Aceh disesalkan.

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menilai, langkah Jokowi tersebut sebagai upaya untuk menyerang pribadi lawan. Hal itu menurutnya kerap dipraktikkan Jokowi, utamanya ketika merasa terdesak.

"Jokowi sempat terdesak, akhirnya seperti yang sudah-sudah larinya ke arah pribadi. Biasanya modusnya, pertama ngotot, kedua kalau enggak kuat lalu minta data dan fakta, ketiga kalau merugikan dibilang hoax, keempat kalau enggak kuat juga, laporkan saja ke polisi," sebut Heri Gunawan, Senin (18/2).


Debat kedia Pilpres tadi malam, Prabowo mengatakan kalau jumlah tanah di negeri ini tidak bertambah, sementara jumlah penduduk terus meningkat. Kalau pembagian sertifikat terus dilakukan, maka anak cucu kelak tak akan kebagian tanah.

Tidak terima dengan itu, Jokowi pun menyerang dengan mengatakan, pihaknya mengetahui kalau Prabowo memiliki tanah seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Jokowi memastikan pembagian seperti itu tidak pernah terjadi pada pemerintahannya.

Lalu, Prabowo menegaskan ratusan ribu hektare tanah itu hanyalah HGU. Makanya tanah itu sepenuhnya masih milik negara. Kapanpun negara ingin mengambil dia rela untuk mengembalikannya. Mantan Danjen Kopassus ini pun menegaskan mendingan dia yang mengelola tanah itu ketimbang diberikan kepada asing. Pasalnya dia lebih nasionalis.

Heri Gunawan menegaskan pernyataan Jokowi tersebut telah menyerang pribadi Prabowo. Hal itu tidaklah patut dilakukan apalagi Jokowi adalah seorang kepala negara.

"Kalau menurut kamus peribahasa, ini namnya 'seseorang yang melakukan perbuatan kebohongan yang masih disembunyikan dan menuduh orang lain yang melakukan perbuatan tersebut'," pungkas anggota DPR tersebut. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya