Berita

Politik

Prabowo Rela Ratusan Ribu Hektare Tanah Yang Dikelolanya Diambil Negara

MINGGU, 17 FEBRUARI 2019 | 22:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerang calon presiden Prabowo Subianto dengan kepemilikan lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan di Aceh Tengah. Prabowo meluruskan pernyataan Jokowi.

"Tadi disinggung soal tanah yang saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Tapi itu HGU (hak guna usaha), milik negara," kata Prabowo dalam debat kedua Pilpres di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2) malam.

Tanah tersebut, kata Prabowo, bisa sewaktu-waktu diambil negara. Prabowo tak jadi soal kalau negara mengambil tanah tersebut.


"Kalau negara mau ambil, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis, saya patriotis," tegas Prabowo.

Tema debat kedua yakni energi, pangan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup. Serangan soal kepemilikan lahan dilancarkan Jokowi kepada Prabowo saat debat menyoal lingkungan hidup.

Jokowi menjawab sindiran Prabowo mengenai pembagian sertifikat tanah yang kerap dilakukannya. Jokowi menyebutkan bila sertifikat yang dibagikannya adalah pada rakyat kecil.

"Pembagian (sertifikat) yang tadi sudah saya sampaikan hampir 2,6 juta memang agar produktif. Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede," ucap Jokowi.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," imbuh Jokowi.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya