Partai Nasdem meradang dituding bertanggung jawab urusan impor pangan.
Tudingan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo dinilai tak patut diucapkan oleh wakil rakyat.
"Apa yang disampaikan oleh Firman Soebagyo itu menunjukan bahwa ia bukan seorang negarawan, dan sama sekali tidak mengerti urusan tata negara. Pernyataan tersebut terkesan tendensius, tidak etis, tidak pantas karena secara vulgar menyebut Partai Nasdem bertanggung jawab masalah impor pangan," kecam Ketua Fraksi Nasdem DPR, Ahmad M Ali dalam keterangannya, Minggu (17/2).
Ahmad M Ali menekankan, negara melalui presiden dan menteri tentu memiliki pertimbangan yang bersifat komperehensif dalam menentukan kebijakan impor berdasarkan data dan pertimbangan banyak hal. Misalnya soal inflasi, kebutuhan nasonal, ketercukupan pangan, dan pemenuhan nasional.
"Keputusan soal impor pangan itu tidak ada kaitannya dengan kebijakan atau kepentingan partai politik atau Nasdem. Walaupun Pak Enggar sebagai Menteri Perdagangan adalah kader Nasdem, tetapi ia sudah diwakafkan sebagai abdi negara setelah jadi menteri. Kebijakan dia, itu murni soal urusan negara," tegas Ali.
Bendahara Umum Partai DPP Partai Nasdem ini mengatakan, kebijakan impor tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang saja.
"Bila landasan argumen adalah berbasis curiga tanpa data, maka kita akan disesatkan oleh pernyataan Firman. Tidak ada kaitan Nasdem dengan impor pangan, tidak ada orang Nasdem yang bergerak dalam urusan bisnis seperti itu," Ali meyakinkan.
Ali menyesalkan pernyataan Firman menggeneralisasi kepentingan negara dengan kebijakan partai. Pernyataan itu dipandangnya tidak logis dan terkesan sebagai manuver.
"Saya kasih contoh begini, apakah ketika Setya Novanto korupsi dana E-KTP itu lantas bisa disebut sebagai tanggung jawab Partai Golkar?" Ahmad M Ali berkomentar.
"Idrus Marham selaku Menteri Sosial ketika ditersangkakan menerima suap, apakah juga bisa kaitkan tanggung jawab Partai Golkar? Kan tidak begitu cara pandangnya," sambungnya.
Ahmad M Ali meminta Firman untuk segera mengklarifikasi pernyataan itu karena dianggap tidak pantas dan merugikan nama Partai Nasdem.
[wid]
