. Media sosial Twitter saat ini ramai dengan perang tanda pagar (tagar) atau hastag terkait Pilpres 2019.
Perang tagar yang bermula dari cuitan CEO Bukalapak, Achmad Zaky kini berujung pada melejitnya hastag #ShutDownJokowi ke peringkat pertama trending topik nasional.
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengaku yakin kalau hastag #ShutDownJokowi hanya bersifat sementara. Sebab pada dasarnya menurut dia, sejak tahun 2014 lalu, salah satu yang membuat Jokowi melesat adalah cyber army yang menopangnya.
"Saat itu (Pilpres 2014) kan Jokowi begitu digdaya. Bak ratu adil. Yang kritis langsung di-bully," kata Andrianto saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/2).
Hal itu kata dia terus berlanjut hingga kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai. Pemerintah yang seakan memberikan dukungan ke Ahok pun membuat publik tersadar akan kekeliruan mereka dalam memilih pemimpin pada Pilpres 2014 lalu.
"Ternyata dimana posisi Jokowi dalam memihak umat, ditambah kinerja (pemeritah) yang super jeblok, buat publik makin krtitis," tambahnya.
Perang hastag ini berawal dari cuitan CEO Bukalapak yang mengkritisi tentang dana research and development Indonesia yang dinilainya terlampau kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Pendukung Jokowi yang geram pun langsung membuat hastag #UninstallBukaLapak. Selang beberapa waktu, muncul hastag perlawanan, diantaranya #InstallPrabowo, #UninstallJokowi, dan #ShutDownJokowi yang kini berada di posisi puncak.
Andrianto menekankan, perang tagar itu merupakan wujud nyata dari protes para pemilih yang nantinya akan berujung pada kekalahan Jokowi di Pilpres.
"Inilah yang sekarang kita sebut protes votters. Wujudnya dari
uninstall Jokowi ini akan jadi gelombang air bah menuju Pilpres. Tanda-tanda menuju ke sana. Jokowi mesti
shut down, artinya Jokowi mesti dihentikan melalui mekanisme Pemilu," tutup Andrianto yang juga aktivis mahasiswa tahun 1998 ini.
[rus]
