Berita

Prabowo Subianto/net

Politik

Prabowo: Pemerintah Mengakui Kebocoran Kekayaan Negara

JUMAT, 15 FEBRUARI 2019 | 20:34 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon presiden Prabowo Subianto menegaskan, kebocoran uang negara yang sering diungkapkannya bukan klaim sepihak.

Prabowo berani bicara karena fakta kebocoran kekayaan negara juga diakui oleh elite pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Pemerintah sekarang, yang sedang berkuasa, mengakui kalau ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Jadi bukan Prabowo yang bicara," kata capres nomor 02 itu ketika Pidato Kebangsaan "Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan Dan Air" di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/2).


Tercatat, Wapres Jusuf Kalla (JK) baru-baru ini mengakui kebocoran uang negara karena korupsi, walau tidak sebesar yang disampaikan Prabowo. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada Juni tahun lalu, juga mengamini Prabowo. Menurut Susi, kebocoran Rp 2.000 triliun terjadi saat penangkapan ikan secara ilegal masih marak di Indonesia.

Prabowo mengaku bercita-cita menghentikan kebocoran APBN bila terpilih menjadi presiden. Terkait itu, Fraksi Gerindra di DPR RI mendukung kebijakan Tax Amnesty yang dijalankan pemerintah untuk menambal kebocoran dalam jumlah besar.

"Kami, Partai Gerindra, mendukung itu (tax amnesty) karena ada belasan ribu triliun uang kita di luar negeri," tegasnya.

Prabowo meminta pihak yang berseberangan tidak tersinggung jika ia terus menggaungkan kebocoran APBN.

"Kalau saya ungkapkan ini jangan ada yang marah. Dengan kondisi ini kita menuju keterpurukan. Kalau badan kita kekurangan darah maka kita sakit. Sama, kalau Republik Indonesia ini kekayaannya terus mengalir ke luar negeri, kita makin terpuruk," kata Prabowo. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya