Berita

Prabowo Subianto/net

Politik

Prabowo: Pemerintah Mengakui Kebocoran Kekayaan Negara

JUMAT, 15 FEBRUARI 2019 | 20:34 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon presiden Prabowo Subianto menegaskan, kebocoran uang negara yang sering diungkapkannya bukan klaim sepihak.

Prabowo berani bicara karena fakta kebocoran kekayaan negara juga diakui oleh elite pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Pemerintah sekarang, yang sedang berkuasa, mengakui kalau ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri. Jadi bukan Prabowo yang bicara," kata capres nomor 02 itu ketika Pidato Kebangsaan "Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan Dan Air" di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/2).


Tercatat, Wapres Jusuf Kalla (JK) baru-baru ini mengakui kebocoran uang negara karena korupsi, walau tidak sebesar yang disampaikan Prabowo. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada Juni tahun lalu, juga mengamini Prabowo. Menurut Susi, kebocoran Rp 2.000 triliun terjadi saat penangkapan ikan secara ilegal masih marak di Indonesia.

Prabowo mengaku bercita-cita menghentikan kebocoran APBN bila terpilih menjadi presiden. Terkait itu, Fraksi Gerindra di DPR RI mendukung kebijakan Tax Amnesty yang dijalankan pemerintah untuk menambal kebocoran dalam jumlah besar.

"Kami, Partai Gerindra, mendukung itu (tax amnesty) karena ada belasan ribu triliun uang kita di luar negeri," tegasnya.

Prabowo meminta pihak yang berseberangan tidak tersinggung jika ia terus menggaungkan kebocoran APBN.

"Kalau saya ungkapkan ini jangan ada yang marah. Dengan kondisi ini kita menuju keterpurukan. Kalau badan kita kekurangan darah maka kita sakit. Sama, kalau Republik Indonesia ini kekayaannya terus mengalir ke luar negeri, kita makin terpuruk," kata Prabowo. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya