Berita

Tambang Freeport di Papua/Net

Politik

Kebijakan Divestasi Freeport Jangan Hanya Jangka Pendek

JUMAT, 15 FEBRUARI 2019 | 19:39 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Kebijakan pemerintah untuk divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) jangan hanya sekedar menjadi kebijakan jangka pendek.

Begitu dikatakan Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus), Budi Santoso di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Jumat (15/2).

Budi bersama Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (KRKSDA) menyambangi Ombudsman untuk menyampaikan laporan terkait dugaan maladministrasi dalam divestasi PTFI.


"Kita membuat klarifikasi ini, bahwa setiap apa yang dilakukan negara jangan hanya sekedar target jangka pendek," ujar Budi.

Dia mengingatkan bahwa kontrak-kontrak negara dengan siapa pun harus dilakukan hati-hati. Pasalnya hal tersebut akan mengingat sampai masa kontrak selesai.

Salah satunya, lanjut dia, Indonesia saat melakukan divestasi itu sebetulnya akan memiliki PTFI saat kontraknya selesai tahun 2021 andai tidak ada perpanjangan.

"Karena setiap komitmen akan mengikat negara ini sampai kalau benar (perpanjangan kontrak PTFI) sampai 2041," jelasnya.

"Begitu pun apa yang dilakukan waktu perpanjangan tahun 1991 itu mengikat kita sampai 2021," tutup Budi menambahkan. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya