Nilai Korupsi Infrastruktur Era Jokowi Diungkap Di Acara Prabowo

RMOL.  Dugaan korupsi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) di sektor infrastruktur cukup fantastis.

Dari data yang diungkap pemerhati infrastruktur publik, Suhendra Ratu Prawiranegara, korupsi anggaran proyek infastruktur mengalami kenaikan sebesar 167 persen sejak tahun 2014 hingga 2019. Bahkan, anggaran yang digerogoti pejabat pemerintah diperkirakan bernilai Rp 8 triliun.

Data itu dibuka Suhendra saat pembukaan acara Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto bertajuk "Menuju Swasembada Pangan, Air, dan Energi" di Grand Ballroom Hotel Po, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/2).
"Komitmen pemerintah dalam bidang infrastruktur terlihat jelas pada korupsi APBN yang cukup signifikan, selama 2014-2019 terjadi kenaikan sebesar 167 persen. Hal ini dapat dilihat pada tahun-tahun APBN sejak tahun 2014, 2015 kemudian 2019," beber Suhendra.

"Komitmen pemerintah dalam bidang infrastruktur terlihat jelas pada korupsi APBN yang cukup signifikan, selama 2014-2019 terjadi kenaikan sebesar 167 persen. Hal ini dapat dilihat pada tahun-tahun APBN sejak tahun 2014, 2015 kemudian 2019," beber Suhendra.

Terjadi korupsi besar-besaran atas APBN sektor infrastruktur pada 2015.

"Pada Kementerian PUPR yang kami ketahui, tadinya APBN untuk infrastruktur Rp 118 triliun, itu berkurang menjadi Rp 110 triliun. Artinya terjadi koreksi sekitar Rp 8 trilun," bongkarnya.

Data itu semakin menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur di pemerintahan Jokowi sangat tidak efisien dan lemah pengawasan.

"Artinya, menjadi catatan bahwa dalam proses perencanaan program sangat lemah," ujar mantan Staf Khusus Menteri PUPR itu. [ald]