Tindakan massa Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) yang berani menghadang iring-iringan mobil dinas Presiden Joko Widodo semestinya diwaspadai.
Suara pasangan nomor urut 01 bisa tergerus nantinya di Pemilihan Presiden 17 April 2019 nanti.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengatakan, tidak sedikit kebijakan pemerintahan Jokowi telah merugikan masyarakat.
"Mulai soal impor pangan sampai persoalan-persoalan normatif yang dihadapi rakyat, kasus PHK massal supir Pertamina ini salah satu contohnya," katanya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/2).
Parahnya lagi, menurut pengamat politik ini, kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak sesuai dengan janji kampanye Pilpres tahun 2014 lalu.
"Pemicu utama tergerusnya elektabilitas Jokowi karena kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan janji kampanyenya," tegasnya.
Jumlah korban kebijakan tidak populer Jokowi sangat banyak, terutama dari kaum tani dan buruh.
"Tentunya mereka akan berpikir ulang untuk kembali memilih Jokowi pada Pemilu 2019," pungkasnya.
Aksi SP-AMT berawal PHK massal 1.095 awak mobil tangki Pertamina di bawah naungan PT Pertamina Patra Niaga dan PT Elnusa Petrofin via pesan singkat atau SMS pada tahun 2016.
Mereka menggelar serangkaian aksi di depan kantor Kementerian BUMN dan Istana Negara. mulai kubur diri, aksi obor, dan berhari-hari menginap di depan Istana Negara dengan mendirikan tenda seadanya.
Rabu (13/2) lalu, setelah seharian melakukan aksi yang sama, mereka pun menghadang iring-iringan mobil dinas Presiden Jokowi di dekat Taman Pandang Istana, tepatnya Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Salah seorang istri dari awak mobil tangki terpantau berhasil menemui Jokowi yang bertahan di dalam mobil dan berbincang.
[wid]
