Berita

Industri Kapal Selam/Net

Pertahanan

Pertempuran Bawah Air, Australia Borong Barracuda

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 17:25 WIB | LAPORAN: A KARYANTO KARSONO

. Persaingan alat utama sistem senjata (alutsista) bawah air di kawasan Asia pasifik tampaknya akan semakin seru. Tak mau kalah, Australia juga mengakuisisi kapal selam untuk angkatan lautnya. Tak tanggung-tanggung, Negeri Kanguru memborong 12 unit kapal selam.
 
Dari 12 unit kapal selam yang diborong, istimewanya, bukan hanya baru, namun benar-benar baru. Belum pernah ada sebelumnya. Kapal selam yang dibeli Australia merupakan jenis baru, bahkan belum dioperasikan Prancis, negara pembuatnya.

Kelas kapal selam untuk Australia, sementara ini memang belum diberi nama resmi. Desainnya diambil dari kelas Barracuda milik AL Prancis yang bertenaga nuklir. Hanya saja, kapal selam baru (yang sementara ini disebut “Shortfin Barracuda” di kalangan industri) itu bertenaga diesel-elektrik alias konvensional (non nuklir).


Informasi yang berkembangan di kalangan pemerhati Alutsista, nilai kontrak antara pemerintah Australia dengan Naval Group Prancis, sekitar 50 milyar dolar Australia (38 milyar dolar AS), atau dengan kurs saat ini sekitar 550 trilyun Rupiah!

Nilai sebesar itu mencakup pematangan desain, integrasi sistem manajemen tempur (combat system) pilihan Australia, integrasi persenjataan (torpedo dan rudal jelajah anti kapal), pelatihan awak dan pemeliharaan awal. Termasuk penyiapan infrastruktur untuk pembangunan kapal selam di Australia.

Hal yang disebut terakhir itulah yang dinilai penting oleh publik Australia. Dengan skema kerja sama dan alih teknologi dalam pembangunan kapal selam tersebut, diperkirakan sekitar 1.600 orang tenaga terampil Australia akan diserap dalam megaproyek tersebut hingga tahun 2029.

Keuntungan seperti inilah yang didapat jika membeli alutsista dalam jumlah besar, bukan “ketengan”. Dengan kuantitas pembelian dalam jumlah besar, posisi tawar pembeli jadi besar, sehingga posisi dalam negosiasi alih teknologi pun jadi kuat.

Meski menjanjikan banyak hal positif dari segi teknologi (kemampuan tempur maupun alih teknologi) dan penyerapan lapangan kerja, bukan berarti megaproyek ini tak menuai kritik.

Kalangan oposisi Australia menyoroti lambatnya keputusan pengadaan kapal selam ini. Mengingat unit pertama baru bisa diserahterimakan pada tahun 2030. Itu pun kalau tidak meleset jadwalnya.

Dalam kurun “penantian” hingga waktu tersebut, dikhawatirkan kapal-kapal selam China sudah lebih dulu “merajai” kawasan perairan Asia Pasifik. Memang secara politis yang jadi fokus militer Australia saat ini adalah meningkatkan daya gentar (deterrent) untuk menghadapi dominasi militer China di kawasan. [yls]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya