Berita

Industri Kapal Selam/Net

Pertahanan

Pertempuran Bawah Air, Australia Borong Barracuda

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 17:25 WIB | LAPORAN: A KARYANTO KARSONO

. Persaingan alat utama sistem senjata (alutsista) bawah air di kawasan Asia pasifik tampaknya akan semakin seru. Tak mau kalah, Australia juga mengakuisisi kapal selam untuk angkatan lautnya. Tak tanggung-tanggung, Negeri Kanguru memborong 12 unit kapal selam.
 
Dari 12 unit kapal selam yang diborong, istimewanya, bukan hanya baru, namun benar-benar baru. Belum pernah ada sebelumnya. Kapal selam yang dibeli Australia merupakan jenis baru, bahkan belum dioperasikan Prancis, negara pembuatnya.

Kelas kapal selam untuk Australia, sementara ini memang belum diberi nama resmi. Desainnya diambil dari kelas Barracuda milik AL Prancis yang bertenaga nuklir. Hanya saja, kapal selam baru (yang sementara ini disebut “Shortfin Barracuda” di kalangan industri) itu bertenaga diesel-elektrik alias konvensional (non nuklir).

Informasi yang berkembangan di kalangan pemerhati Alutsista, nilai kontrak antara pemerintah Australia dengan Naval Group Prancis, sekitar 50 milyar dolar Australia (38 milyar dolar AS), atau dengan kurs saat ini sekitar 550 trilyun Rupiah!

Nilai sebesar itu mencakup pematangan desain, integrasi sistem manajemen tempur (combat system) pilihan Australia, integrasi persenjataan (torpedo dan rudal jelajah anti kapal), pelatihan awak dan pemeliharaan awal. Termasuk penyiapan infrastruktur untuk pembangunan kapal selam di Australia.

Hal yang disebut terakhir itulah yang dinilai penting oleh publik Australia. Dengan skema kerja sama dan alih teknologi dalam pembangunan kapal selam tersebut, diperkirakan sekitar 1.600 orang tenaga terampil Australia akan diserap dalam megaproyek tersebut hingga tahun 2029.

Keuntungan seperti inilah yang didapat jika membeli alutsista dalam jumlah besar, bukan “ketengan”. Dengan kuantitas pembelian dalam jumlah besar, posisi tawar pembeli jadi besar, sehingga posisi dalam negosiasi alih teknologi pun jadi kuat.

Meski menjanjikan banyak hal positif dari segi teknologi (kemampuan tempur maupun alih teknologi) dan penyerapan lapangan kerja, bukan berarti megaproyek ini tak menuai kritik.

Kalangan oposisi Australia menyoroti lambatnya keputusan pengadaan kapal selam ini. Mengingat unit pertama baru bisa diserahterimakan pada tahun 2030. Itu pun kalau tidak meleset jadwalnya.

Dalam kurun “penantian” hingga waktu tersebut, dikhawatirkan kapal-kapal selam China sudah lebih dulu “merajai” kawasan perairan Asia Pasifik. Memang secara politis yang jadi fokus militer Australia saat ini adalah meningkatkan daya gentar (deterrent) untuk menghadapi dominasi militer China di kawasan. [yls]

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya