Berita

Nasaruddin Umar/Net

Etika Politik Dalam Al-Qur'an (18)

Mengenal Kelompok Ahluz Dzimmah

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019 | 09:02 WIB | OLEH: NASARUDDIN UMAR

KATA ahl al-Dzimmah tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, tetapi kenyataan ini diakomodir di dalam spirit beberapa ayat dan hadis. Ahl Dzim­mah (Baca: Ahluz Zimmah/ AZ) dalam Fikih Siyasah di­artikan sebagai kelompok masyarakat non-muslim yang hidup di negeri muslim. Mereka hidup dengan menyerahkan diri dan keluarganya kepada otoritas pemerintahan muslim dengan memberikan pajak (jizyah) jaminan keamanan. Konsekwensinya mereka diberi jaminan ke­hidupan yang aman dan berbagai kebebasan hidup sebagaimana saudara-saudara sebang­sanya yang berbeda agama.

Ahluz Zimmah yang sudah menunaikan kewajibannya dijamin untuk diberi perlindungan dan rasa aman sebagaimana ditegaskan da­lam ayat: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan­mu orang-orang yang memerangi kamu kar­ena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. (Q.S. al-Mumtahinah/60: 7-8). Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. (Q.S. al- Taubah/9: 6).

Besarnya jizyah ditentukan tersendiri oleh Negara dengan mengacu kepada tingkat kebu­tuhan setempat. Jizyah tidak berarti pungutan diskriminatif terhadap non-muslim untuk diser­ahkan kepada umat Islam di dalam suatu neg­eri, tetapi lebih merupakan perwujudan kesa­daran bernegara dari seorang warga negara. Pungutan jizyah bukan hanya untuk kepentin­gan umat Islam tetapi untuk kepentingan neg­ara dan segenap warga. Jizyah dikumpulkan ke dalam Baitul Mal dan dikelola tersendiri se­cara professional. Jizyah termasuk digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan raya dan subsidi Negara terhadap warga yang lemah dan tidak mampu tanpa membedakan agama dan latar belakang etniknya.


Bukan hanya kelompok Aluz Zimmah yang dipungut bayaran untuk negara. Warga may­oritas muslim juga dipungut berbagai pungutan. Bahkan jumlah dan jenis pungutannya bisa lebih banyak daripada non-muslim. Di antara pungutan wajibnya ialah ialah Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dengan berbagai jenis­nya. Pungutan lainnya seperti shadaqah, infaq, jariyah, waqaf, 'usyur, khumus, washiyat, war­is, luqathah, mudharabah, musyarakah, fidyah, dam, diyat, hadiyah, wadi'ah, haraj, hibah, naz­ar, qurban, 'aqiqah, wakalah, dll.

Di dalam masyarakat modern dan di dalam Negara modern, istilah Ahluz Zimmah ini se­makin kurang popular. Konteks lahirnya Ahluz Zimmah ketika negeri Timur-Tengah masih se­lalu dibayangi perang antar suku dan qabilah. Resiko kalah dan menang di dalam peperan­gan sangat berdampak kepada masyarakat sipil. Siapa yang menang berhak menjarah ke­kayaan dan mempermudah masyarakat sipil. Berbeda dengan masyarakat dan negara mod­ern sekarang, kelompok sipil tidak boleh men­jadi korban perang. Masyarakat non-militer harus dilindungi. Jika ada pihak yang mengor­bankan masyarakat sipil terancam akan dihu­kum oleh PBB sebagai penjahat perang.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Irjen Slamet Uliandi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Telepon Prabowo

Jumat, 06 November 2026 | 02:03

Dzulfikar dan Fuji Abdul Tekankan Intelektualisme Pemuda untuk Pengabdian Bangsa

Jumat, 06 November 2026 | 01:31

Pramono Bertahap Menata Parkir Liar hingga Fasilitas Tanah Abang

Jumat, 06 November 2026 | 01:17

Kalau Hasil Labfor Polri Diragukan, Siapa Lagi yang Mau Dipegang?

Jumat, 06 November 2026 | 01:05

Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan

Jumat, 06 November 2026 | 00:32

PPKK Perkuat Pengamanan Kawasan Kemayoran

Jumat, 06 November 2026 | 00:17

Tunjukkan Ijazah di Pengadilan Belum Tentu Akhiri Polemik

Jumat, 06 November 2026 | 00:08

Listyo Sigit Cs Pakai Mesin Sadap Seharga Rp212 Miliar

Kamis, 05 November 2026 | 23:39

Gratis Masuk Ancol Bulan November, Cek Caranya

Kamis, 05 November 2026 | 23:12

Jokowi Menolak Ijazah Diuji Ulang, Pengamat: Apa karena Kapolri sudah Diganti?

Kamis, 05 November 2026 | 23:01

Selengkapnya