. Lewat pengumuman nomor B/08PS/KP.00.01/54/02/2019 tertanggal 6 Februari 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan seleksi Sekretaris Jenderal KPK gelombang dua.
Surat yang ditandatangani Ketua KPK, Agus Rahardjo itu menyatakan bahwa tidak ada satu pun kandidat yang lolos seleksi Sekjen KPK pada gelombang kedua.
Atas hal itu pula, KPK bakal membahas tindak lanjut dari hasil seleksi ini.
"Dengan ini, Panitia Seleksi mengumumkan bahwa belum ada kandidat yang dapat diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia untuk dapat ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal pada Komisi Pemberantasan Korupsi," tulis KPK seperti yang dikutip, Rabu (13/2).
Jurubicara KPK Febri Diansyah berharap hasil yang diperoleh itu tidak "mengendorkan" semangat para calon.
"Harapan KPK tetap tidak mengecilkan semangat pemberantasan korupsi para calon dan dukungan terhadap kerja-kerja KPK," ujar Febri.
KPK berharap Sekjen yang terpilih nanti dapat menjalankan fungsi yang krusial dari unit Kesekjenan yang bertugas memberikan dukungan penuh pada seluruh pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur di UU 30/2002 tentang KPK.
Ada enam orang yang ikut seleksi gelombang kedua. Nama-nama keenam orang itu yakni pertama, Muhammad Zeet Hamdy Assovie. Dia pernah menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar (2010), Kepala Badan Penanaman Modal (2009), Kepala Badan Koperasi, UKM, Kerja sama, Promosi dan Investasi (2005), Sekretaris Daerah Kota Singkawang (2003).
Kedua, Prasetyo, dia pernah menjabat sebagai Counsel Bahar & Partners Law Firm (2018), Dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Universitas Pancasila (UP), dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" (UPN) (2017), Direktur Utama Perum Peruri (2012) dan Direktur Compliance & Risk Management PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) (2007).
Ketiga, Roby Arya Brata pernah menjabat sebagai Plt Asisten Kepala UKP3R, Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (2009), Analis Hukum dan Kebijakan Komnas HAM (1993), Manajer Umum PT Mercutama Textile Mills (1992).
Kemudian keempat, Tuty Kusumawati pernah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta (2018), Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta (2015), Kepala Bidang Penelitian dan Statistik pada Bappeda Provinsi DKI Jakarta (2011).
Kelima, U Saefudin Noer, dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Pelindo III (2018), Komisaris Utama PT Portek Indonesia (Agustus 2018), Komisaris Utama PT Pelindo Daya Sejahtera dan PT Pelindo Husada Citra (Maret 2017).
Dan yang keenam, Winarni Dien Monoarfa pernah menjabat Guru Besar Universitas Hasanuddin, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian LH dan Kehutanan RI (2018), Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo (2012), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Percepatan Ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo (2003).
[rus]
