. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama BPJS Ketenagakerjaan meneken nota kesepahaman alias MoU. Kerjasama ini terkait dengan pencegahan dan kajian sistem jaminan sosial di Indonesia.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, MoU ini dintindaklanjuti sebagai upaya saling koordinasi dalam menukar informasi, dan juga memberikan pelatihan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Jadi itu terkait banyak hal, tukar-menukar informasi, pelatihan, juga pendidikan dan lain-lain. Kita juga sepakat ingin mengkaji secara menyeluruh sistem jaminan sosial nasional kita," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (13/2).
Salah satu yang menjadi perhatian Agus yakni adanya laporan pembayaran dana pensiun yang terlalu sedikit. Termasuk juga terkait laporan dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan.
Keluhannya yang datang, lanjut dia, salah satunya datang di Jawa Timur. Salah satu contoh, misalkan pegawai di salah satu perusahaan itu hanya menerima duit pensiun sangat rendah.
"Itu fokus kami dalam kajian, supaya bisa memberi rekomendasi ke pemerintah untuk menata sistem
social security di negara kita," kata dia.
Kajian itu juga, kata Agus dilakukan karena adanya road map jaminan sosial tahun 2029. Jika sudah diperintahkan oleh undang-undang, maka 2029 harus bergabung.
"Harusnya kita sudah mempersiapkan diri. Nanti perpindahannya seperti apa, nanti kita akan undang banyak pihak, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen," ujar dia.
[rus]
