Penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo menjadi sorotan filsuf asal Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung.
Dia membandingkan penegakan hukum yang digembar-gemborkan pemerintah, dengan data lembaga-lembaga HAM internasional yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia turun.
Menurutnya, paradoks itu menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dijalankan pemerintah otoriter.
“Kan itu cara mudah memahami hukum. Kalau ada penegakan hukum dan indeks (demokrasi) juga naik, maka hukumnya demokratis,†tegasnya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/2) malam.
Rocky sengaja menggunakan kacamata internasional agar lebih objektif dalam menilai penegakan hukum Indonesia. Dia kemudian memberi contoh lagi tentang teguran World Bank kepada Indonesia atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan.
“Mengapa World Bank menegur Indonesia?†tanyanya.
“Karena ada kontrak swasta yang batal karena BUMN masuk. Kan itu nggak fair,†jelas pria berkacamata yang akrab disapa RG itu.
Dengan kata lain, RG ingin menjelaskan bahwa dari kacamata luar negeri, Indonesia memiliki masalah dalam penegakan hukum. Teguran itu dipastikan objektif dan tidak ada hubungannya dengan perpolitikan di Indonesia.
“Teguran internasional pasti tidak ada urusan dengan pilpres,†tegasnya.
Teguran World Bank, sambungnya, memperlihatkan bahwa wajah hukum Indonesia ada pada perintah penguasa. Sehingga bagi iklim investasi tidak punya kepastian.
“Jadi secara umum orang melihat bahwa di istana terjadi
black market of justice, entah itu untuk urusan apa,†jelasnya.
Sejumlah penilaian dari kritikus dalam negeri, lanjut RG, memang mampu dipatahkan kubu pendukung Jokowi. Tapi baginya, kritik dari dunia internasional tidak mungkin bisa dipatahkan.
“Cermin internasional you nggak bisa pecahin, ada jauh di sana,†sambungnya.
“Ini yang ingin saya terangkan ada
black market of justice,†demikian Rocky menekankan.
[ian]
