Berita

Sulaeman El Hamzah/RMOL

Politik

Nasdem: Data Pangan Harus Divalidasi Agar Menteri Tidak Saling Kelahi

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 03:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perbedaan data pangan antar kementerian dan lembaga pemerintah telah membuat rakyat bingung. Untuk itu, politisi Nasdem Sulaeman El Hamzah meminta kepada pemerintah untuk membuat validasi data sehingga tidak lagi disuguhkan pertikaian antar menteri dan stakeholder urusan pangan lainnya.

“Perlu ada validasi data agar para pembantu presiden tidak saling berkelahi di hadapan presiden. Kan membingungkan rakyat sebetulnya, bagaimana mungkin sesama menteri, sesama pembantu presiden tetapi menyuguhkan data yang berbeda satu dengan yang lain,” ucap Sulaeman saat ditemui di Ruang Fraksi Partai Nasdem, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2).  

Anggota Komisi IV DPR ini menyebut bahwa pasal-pasal yang ada di dalam UU Pangan perlu disinergitaskan antara satu kementerian dengan kementerian lain.


Sulaeman mencontohkan impor yang belakangan mendapat sorotan lantaran data yang disuguhkan berbeda. Hal itu juga menjadi dampak tidak sinkron antara satu pasal dengan pasal lainnya, maupun dengan UU lainnya.

"Data tidak akurat ini karena memang saling klaim, di satu pihak Kementerian Pertanian yang melakukan produksi di lapangan itu menyatakan bahwa lebih besar produksinya padahal kenyataan di lapangan stok beras kita tidak mencukupi," tuturnya.

Hal itu diungkapkannya karena melihat temuan di lapangan, yang menunjukkan saling tumpang tindihnya peraturan yang mengatur pangan.

"Nah itu, sebabnya ada perintah untuk melakukan penyisiran supaya ini jika memungkinkan ini dilakukan kodifikasi, sehingga demikian UU lebih simpel tetapi pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif, itu tujuannya," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Sulaeman, UU 18/2012 tentang Pangan itu bisa lebih tepat sasaran. Karena, dilihat dari keadaan yang ada sekarang ini, perintah UU untuk bisa melahirkan sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani pangan belum terwujud.

"Terkait dengan khusus mengenai UU Pangan yang sekarang ini, kita memang memulai dengan itu, kodifikasi dimulai dengan pangan ini," tandasnya. [ian]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

Platform X Setor Denda ke Negara Atas Pelanggaran Konten Pornografi

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04

Prabowo Komitmen Tindak Tegas Pembalakan Liar di Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:02

KPK Sebut Temuan BPK Soal Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Jadi Informasi Tambahan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43

Prabowo Pastikan Distribusi Pangan Jangkau Wilayah Bencana Terisolasi

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:16

Cuaca Jabodetabek Cenderung Cerah Berawan di Akhir Pekan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:01

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:51

KPK Masih Telusuri Dugaan Alur Perintah Hingga Aliran Uang ke Bupati Pati Sudewo

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:17

JEKATE Running Series Akan Digelar di Semua Wilayah Jakarta

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:08

PAM Jaya Didorong Turun Tangan Penuhi Air Bersih Korban Banjir Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:40

PKS Jakarta Sumbang Rp 1 M untuk Korban Bencana Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:31

Selengkapnya