Berita

Sulaeman El Hamzah/RMOL

Politik

Nasdem: Data Pangan Harus Divalidasi Agar Menteri Tidak Saling Kelahi

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 03:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perbedaan data pangan antar kementerian dan lembaga pemerintah telah membuat rakyat bingung. Untuk itu, politisi Nasdem Sulaeman El Hamzah meminta kepada pemerintah untuk membuat validasi data sehingga tidak lagi disuguhkan pertikaian antar menteri dan stakeholder urusan pangan lainnya.

“Perlu ada validasi data agar para pembantu presiden tidak saling berkelahi di hadapan presiden. Kan membingungkan rakyat sebetulnya, bagaimana mungkin sesama menteri, sesama pembantu presiden tetapi menyuguhkan data yang berbeda satu dengan yang lain,” ucap Sulaeman saat ditemui di Ruang Fraksi Partai Nasdem, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2).  

Anggota Komisi IV DPR ini menyebut bahwa pasal-pasal yang ada di dalam UU Pangan perlu disinergitaskan antara satu kementerian dengan kementerian lain.


Sulaeman mencontohkan impor yang belakangan mendapat sorotan lantaran data yang disuguhkan berbeda. Hal itu juga menjadi dampak tidak sinkron antara satu pasal dengan pasal lainnya, maupun dengan UU lainnya.

"Data tidak akurat ini karena memang saling klaim, di satu pihak Kementerian Pertanian yang melakukan produksi di lapangan itu menyatakan bahwa lebih besar produksinya padahal kenyataan di lapangan stok beras kita tidak mencukupi," tuturnya.

Hal itu diungkapkannya karena melihat temuan di lapangan, yang menunjukkan saling tumpang tindihnya peraturan yang mengatur pangan.

"Nah itu, sebabnya ada perintah untuk melakukan penyisiran supaya ini jika memungkinkan ini dilakukan kodifikasi, sehingga demikian UU lebih simpel tetapi pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif, itu tujuannya," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Sulaeman, UU 18/2012 tentang Pangan itu bisa lebih tepat sasaran. Karena, dilihat dari keadaan yang ada sekarang ini, perintah UU untuk bisa melahirkan sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani pangan belum terwujud.

"Terkait dengan khusus mengenai UU Pangan yang sekarang ini, kita memang memulai dengan itu, kodifikasi dimulai dengan pangan ini," tandasnya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Kesiapan Listrik dan Personel Siaga PLN Diapresiasi Warga

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:51

Megawati Minta Kader Gotong-Royong Bantu Sumatera

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:35

Muannas Peringatkan Pandji: Ibadah Salat Bukan Bahan Lelucon

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:28

Saksi Cabut dan Luruskan Keterangan Terkait Peran Tian Bahtiar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:53

Rocky Gerung: Bagi Megawati Kemanusiaan Lebih Penting

Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:40

Presiden Jerman: Kebijakan Trump Merusak Tatanan Dunia

Sabtu, 10 Januari 2026 | 19:53

Ostrakisme Demokrasi Athena Kuno: Kekuasaan Rakyat Tak Terbatas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 19:31

Megawati Resmikan Pendirian Kantor Megawati Institute

Sabtu, 10 Januari 2026 | 18:53

Khamenei Peringatkan Trump: Penguasa Arogan Akan Digulingkan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 18:06

NST 2026 Perkuat Seleksi Nasional SMA Kemala Taruna Bhayangkara

Sabtu, 10 Januari 2026 | 17:36

Selengkapnya