Berita

Sulaeman El Hamzah/RMOL

Politik

Nasdem: Data Pangan Harus Divalidasi Agar Menteri Tidak Saling Kelahi

RABU, 13 FEBRUARI 2019 | 03:14 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perbedaan data pangan antar kementerian dan lembaga pemerintah telah membuat rakyat bingung. Untuk itu, politisi Nasdem Sulaeman El Hamzah meminta kepada pemerintah untuk membuat validasi data sehingga tidak lagi disuguhkan pertikaian antar menteri dan stakeholder urusan pangan lainnya.

“Perlu ada validasi data agar para pembantu presiden tidak saling berkelahi di hadapan presiden. Kan membingungkan rakyat sebetulnya, bagaimana mungkin sesama menteri, sesama pembantu presiden tetapi menyuguhkan data yang berbeda satu dengan yang lain,” ucap Sulaeman saat ditemui di Ruang Fraksi Partai Nasdem, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2).  

Anggota Komisi IV DPR ini menyebut bahwa pasal-pasal yang ada di dalam UU Pangan perlu disinergitaskan antara satu kementerian dengan kementerian lain.


Sulaeman mencontohkan impor yang belakangan mendapat sorotan lantaran data yang disuguhkan berbeda. Hal itu juga menjadi dampak tidak sinkron antara satu pasal dengan pasal lainnya, maupun dengan UU lainnya.

"Data tidak akurat ini karena memang saling klaim, di satu pihak Kementerian Pertanian yang melakukan produksi di lapangan itu menyatakan bahwa lebih besar produksinya padahal kenyataan di lapangan stok beras kita tidak mencukupi," tuturnya.

Hal itu diungkapkannya karena melihat temuan di lapangan, yang menunjukkan saling tumpang tindihnya peraturan yang mengatur pangan.

"Nah itu, sebabnya ada perintah untuk melakukan penyisiran supaya ini jika memungkinkan ini dilakukan kodifikasi, sehingga demikian UU lebih simpel tetapi pelaksanaan di lapangan bisa lebih efektif, itu tujuannya," imbuhnya.

Dengan demikian, kata Sulaeman, UU 18/2012 tentang Pangan itu bisa lebih tepat sasaran. Karena, dilihat dari keadaan yang ada sekarang ini, perintah UU untuk bisa melahirkan sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani pangan belum terwujud.

"Terkait dengan khusus mengenai UU Pangan yang sekarang ini, kita memang memulai dengan itu, kodifikasi dimulai dengan pangan ini," tandasnya. [ian]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya