Berita

Sekjen PPP Arsul Sani/Net

Politik

TKN: Anggota DPR Digaji Bukan Untuk Nyinyir Terus

SELASA, 12 FEBRUARI 2019 | 20:40 WIB | LAPORAN:

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf mengingatkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk tidak hanya gemar mengkritisi atau bersikap nyinyir kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melainkan juga harus menunjukkan kinerja mumpuni sebagai legislator.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Arsul Sani menanggapi santai kritikan Fadli Zon tentang Jokowi yang gemar membaca komik Doraemon dan Shincan. Menurutnya, segala yang dilakukan Jokowi tidak akan pernah diakui oleh wakil ketum Partai Gerindra tersebut.


"Pokoknya di mata Pak Fadli Zon itu Pak Jokowi tidak ada kerennya lah," katanya di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (12/2).

Arsul yang juga sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakui jika Fadli Zon memang sosok yang pintar dan hebat. Maka dari itu, seharusnya Fadli Zon mampu menunjukkan kinerja yang baik dengan memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Kita itu anggota DPR itu digaji untuk memperjuangkan sesuatu, bukan untuk mengomentari presiden atau nyinyir terus setiap hari," katanya.

"Kalau sudah menginisiasi RUU Minuman Beralkohol, RUU Penjaminan, RUU Jabatan Hakim, RUU Penyadapan itu sudah banyak, RUU Pesantren. Saya mau bilang, Fadli Zon sukanya bikin puisi padahal jadi anggota DPR digaji bukan untuk bikin puisi," jelas Arsul yang juga anggota Komisi III.

Dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng sebelumnya, Fadli Zon menyebut bahwa bangsa Indonesia mengalami tragedi ketika pemimpinnya tidak rajin membaca dan menulis buku sebagaimana yang dilakukan para pendahulu.

"Kita tidak temukan tokoh pendiri bangsa yang tidak membaca dan menulis. Baru sekarang kita punya presiden bacanya Doraemon dan Shincan," kata Fadli menyindir Jokowi. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya