Berita

Sekjen Partai Nasdem/RMOL

Politik

Sekjen Nasdem: Desain Pangan Kita Sejak Awal Adalah Tergantung Impor

Impor Besar Karena Penduduknya Banyak
SELASA, 12 FEBRUARI 2019 | 19:11 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Isu impor bahan pangan terus menghantam Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden maupun calon presiden.

Tapi, bagi lingkaran pendukung Jokowi, kebijakan impor besar-besaran yang diambil pemerintah merupakan konsekuensi "desain awal".

"Apa yang terjadi dengan pola konsumsi kita? Dependensi (ketergantungan) terjadi sejak zaman kolonial. Desain pangan kita sejak awal sudah dependensi dengan impor,” ujar Sekjen Partai Nasdem, Johnny Plate, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/2).


Menurut dia, persoalan impor pangan tidak lepas dari permintaan (demand) dan pasokan (supply). Yang jadi masalah ialah ketika pasokan tidak memenuhi permintaan. Solusi kelangkaan itu hanya dengan impor.

"Pangan itu hanya ada dua, demand dan supply. Dari sisi demand, dengan semakin tumbuh penduduk semakin banyak mulut dan perut. Enggak bisa perut ditunda dulu, minggu depan baru kita makan. Enggak bisa," tegasnya.

Sangat wajar jika pemerintah mengambil kebijakan impor pangan agar bangsa tetap hidup. Dia menilai ketersediaan pangan nasional tidak cukup dalam beberapa bulan terakhir.

"Impor pangan kita terbesar di dunia. Iyalah, karena penduduknya banyak," ucap anggota Komisi XI DPR RI ini dengan enteng.

Kebijakan impor pangan menimbulkan gaduh di luar maupun dalam pemerintahan Jokowi. Di dalam kabinet Jokowi sempat terjadi perang mulut antara Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Kementerian Perdagangan.

September 2018. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, mengkritik keras keputusan impor beras yang diambil Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, yang juga kader Nasdem.

Buwas menegaskan bahwa stok beras cukup sampai Juli 2019 sehingga impor beras tak dibutuhkan. Enggar membalas dengan mengungkapkan bahwa kuota impor beras tahun 2018 mencapai 2 juta ton dan sudah jadi keputusan bersama pemerintah.

Dari luar pemerintahan, ekonom senior Rizal Ramli menyerahkan laporan dugaan korupsi impor pangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Oktober 2018. Rizal meminta KPK fokus pada dua hal dalam laporannya yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi negara. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya