Berita

Laode M Syarif dan Rob Fenn/RMOL

Hukum

Lewat Beneficial Ownership, Seluruh Perusahaan Harus Sebut Nama Pemiliknya

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 23:56 WIB | LAPORAN:

Wakil Dutabesar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangannya bertujuan untuk mempererat kerja sama antara KPK dan Pemerintahan Inggris dalam pencegahan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

Kerja sama digelar seiring penerbitan Perppres 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Kami memprioritaskan kerja sama kami dengan KPK, pada beneficial ownership dari perusahaan," kata Fenn di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/2).


Inggris, sambungnya, merupakan negara pertama yang menerapkan sistem beneficial owner atau pemilik manfaat dari perusahaan. Situs itu dibuat tahun 2016 dan langsung diakses lebih dari dua miliar kali.

"Ini berarti para penjahat dan koruptor tidak dapat menyembunyikan hasil korupsi mereka mereka ditempat terpencil, tetapi kita tidak bisa santai, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk Inggris, untuk Indonesia dan negara lain yang serius memerangi korupsi," tutur Fenn.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan dengan adanya beneficial ownership, ke depan seluruh perusahaan baru harus menyebutkan siapa pemiliknya.

"Jadi para perusahaan yang didaftar baru di Indonesia, maka harus menyebutkan nama siapa pemilik. Kalau dulu pemilik utamanya, kan biasanya tidak ada di dalam struktur perusahaan, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh orang itu, sekarang sudah ada peraturan presiden," tutur Laode.

Sebagai tindak lanjut dari kerja sama, tim penyidik dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dikirim ke Inggris untuk ikut pelatihan bersama dengan lembaga pemberantasan korupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO).

"KPK ingin belajar ke Inggris, khususnya tentang forensik accounting atau hal-hal lain yang dianggap lebih advance di sana, dan terus terang pada saat yang sama kami banyak melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan SFO," pungkasnya. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya