Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

'Praktik Kotor' Lapas Belum Terselesaikan, Komisi III: Kita Mau Salahkan Siapa?

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 13:19 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i merasa geram soal 'praktik kotor' di lembaga pemasyarakatan yang tak kunjung ada penyelesaian.

Bahkan, kata Syafi'i, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diduga tahu soal 'praktik kotor' bawahannya di lembaga pemasyarakatan.

Namun, sambungnya, Yasonna tidak bisa mengatasi kondisi kronis yang sudah terjadi selama ini.


Pengungkapan kembali persoalan lapas ini oleh Syafii guna menanggapi ramainya pemberitaan terkait kasus suap di Lapas Sukamiskin yang menyebut Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utami.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sejumlah dugaan 'praktik kotor' di dalam lapas, mulai dari dugaan uang suap ketika keluarga melakukan kunjungan di hampir seluruh lapas di Indonesia, dugaan kasus tas Louis Vuitton dari mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen untuk Sri Puguh Budi Utami.

Bahkan tas Louis Vuitton yang diduga diterima Dirjen Lapas masuk dalam dakwaan Jaksa KPK dalam sidang di pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

Wahid Husen sendiri terjaring OTT KPK akhir tahun lalu karena menerima suap dari sejumlah narapidana korupsi.

Menurut politisi yang akrab dipanggil Romo Syafii ini menjelaskan jumlah petugas sipir yang tidak sebanding dengan warga binaan dijadikan celah untuk membuka praktik menyimpang yang selama ini terjadi. Seperti contoh rekonstruksi kamar sel mewah.

"Untuk membangunnya butuh waktu lama. Artinya sangat terbuka kemungkinan penyimpangan yang terjadi di lapas atas sepengetahuan, jika tidak ingin disebut atas seizin kalapas. Kemudian kanwil kemenkumham tingkat provinsi dan sampai tingkat kementerian. Jadi jelas siapa yang harus diganti," kata Romo Syafi'i, kemarin (Minggu, 10/1).

Lebih lanjut Romo Syafii mengungkapkan kalau pun peraturannya kurang bagus, jika ditangan orang yang baik praktiknya akan bagus. Tapi kalau pun aturannya sangat bagus tapi di tangan orang yang tidak baik praktiknya akan tidak bagus.

" Kita mau salahkan siapa? Sipir ada kalapas. Kalapas ada kanwil Kemenkumham. Kanwil diangkat oleh kementerian. Dari mana kita mau salahkan," demikian Romo. [jto]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya