Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

'Praktik Kotor' Lapas Belum Terselesaikan, Komisi III: Kita Mau Salahkan Siapa?

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 13:19 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i merasa geram soal 'praktik kotor' di lembaga pemasyarakatan yang tak kunjung ada penyelesaian.

Bahkan, kata Syafi'i, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diduga tahu soal 'praktik kotor' bawahannya di lembaga pemasyarakatan.

Namun, sambungnya, Yasonna tidak bisa mengatasi kondisi kronis yang sudah terjadi selama ini.


Pengungkapan kembali persoalan lapas ini oleh Syafii guna menanggapi ramainya pemberitaan terkait kasus suap di Lapas Sukamiskin yang menyebut Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utami.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sejumlah dugaan 'praktik kotor' di dalam lapas, mulai dari dugaan uang suap ketika keluarga melakukan kunjungan di hampir seluruh lapas di Indonesia, dugaan kasus tas Louis Vuitton dari mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen untuk Sri Puguh Budi Utami.

Bahkan tas Louis Vuitton yang diduga diterima Dirjen Lapas masuk dalam dakwaan Jaksa KPK dalam sidang di pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

Wahid Husen sendiri terjaring OTT KPK akhir tahun lalu karena menerima suap dari sejumlah narapidana korupsi.

Menurut politisi yang akrab dipanggil Romo Syafii ini menjelaskan jumlah petugas sipir yang tidak sebanding dengan warga binaan dijadikan celah untuk membuka praktik menyimpang yang selama ini terjadi. Seperti contoh rekonstruksi kamar sel mewah.

"Untuk membangunnya butuh waktu lama. Artinya sangat terbuka kemungkinan penyimpangan yang terjadi di lapas atas sepengetahuan, jika tidak ingin disebut atas seizin kalapas. Kemudian kanwil kemenkumham tingkat provinsi dan sampai tingkat kementerian. Jadi jelas siapa yang harus diganti," kata Romo Syafi'i, kemarin (Minggu, 10/1).

Lebih lanjut Romo Syafii mengungkapkan kalau pun peraturannya kurang bagus, jika ditangan orang yang baik praktiknya akan bagus. Tapi kalau pun aturannya sangat bagus tapi di tangan orang yang tidak baik praktiknya akan tidak bagus.

" Kita mau salahkan siapa? Sipir ada kalapas. Kalapas ada kanwil Kemenkumham. Kanwil diangkat oleh kementerian. Dari mana kita mau salahkan," demikian Romo. [jto]

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

Banjir, Macet, dan Kemiskinan di Jakarta Mendesak Dituntaskan

Senin, 23 Februari 2026 | 06:07

Jokowi Memang sudah Selesai, Tapi Masih Ada Gibran dan Kaesang

Senin, 23 Februari 2026 | 05:39

Tiga Waria Positif HIV Usai Terjaring Razia di Banda Aceh

Senin, 23 Februari 2026 | 05:28

Penakluk Raksasa

Senin, 23 Februari 2026 | 05:13

Kisah Tragis Utsman bin Affan: 40 Hari Pengepungan, Satu Mushaf Berdarah

Senin, 23 Februari 2026 | 04:26

Kebangkitan PPP Dimulai dari Jabar

Senin, 23 Februari 2026 | 04:10

Prabowo Tak Beruntung terkait Tarif Trump

Senin, 23 Februari 2026 | 04:05

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Tembok Ratapan Solo Jadi Potret Wajah Kekuasaan Jokowi yang Memudar

Senin, 23 Februari 2026 | 03:27

Persib Kokoh di Puncak Klasemen Usai Tekuk Persita 1-0

Senin, 23 Februari 2026 | 03:00

Selengkapnya