Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

'Praktik Kotor' Lapas Belum Terselesaikan, Komisi III: Kita Mau Salahkan Siapa?

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 13:19 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i merasa geram soal 'praktik kotor' di lembaga pemasyarakatan yang tak kunjung ada penyelesaian.

Bahkan, kata Syafi'i, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diduga tahu soal 'praktik kotor' bawahannya di lembaga pemasyarakatan.

Namun, sambungnya, Yasonna tidak bisa mengatasi kondisi kronis yang sudah terjadi selama ini.


Pengungkapan kembali persoalan lapas ini oleh Syafii guna menanggapi ramainya pemberitaan terkait kasus suap di Lapas Sukamiskin yang menyebut Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utami.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sejumlah dugaan 'praktik kotor' di dalam lapas, mulai dari dugaan uang suap ketika keluarga melakukan kunjungan di hampir seluruh lapas di Indonesia, dugaan kasus tas Louis Vuitton dari mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen untuk Sri Puguh Budi Utami.

Bahkan tas Louis Vuitton yang diduga diterima Dirjen Lapas masuk dalam dakwaan Jaksa KPK dalam sidang di pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

Wahid Husen sendiri terjaring OTT KPK akhir tahun lalu karena menerima suap dari sejumlah narapidana korupsi.

Menurut politisi yang akrab dipanggil Romo Syafii ini menjelaskan jumlah petugas sipir yang tidak sebanding dengan warga binaan dijadikan celah untuk membuka praktik menyimpang yang selama ini terjadi. Seperti contoh rekonstruksi kamar sel mewah.

"Untuk membangunnya butuh waktu lama. Artinya sangat terbuka kemungkinan penyimpangan yang terjadi di lapas atas sepengetahuan, jika tidak ingin disebut atas seizin kalapas. Kemudian kanwil kemenkumham tingkat provinsi dan sampai tingkat kementerian. Jadi jelas siapa yang harus diganti," kata Romo Syafi'i, kemarin (Minggu, 10/1).

Lebih lanjut Romo Syafii mengungkapkan kalau pun peraturannya kurang bagus, jika ditangan orang yang baik praktiknya akan bagus. Tapi kalau pun aturannya sangat bagus tapi di tangan orang yang tidak baik praktiknya akan tidak bagus.

" Kita mau salahkan siapa? Sipir ada kalapas. Kalapas ada kanwil Kemenkumham. Kanwil diangkat oleh kementerian. Dari mana kita mau salahkan," demikian Romo. [jto]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya