Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

'Praktik Kotor' Lapas Belum Terselesaikan, Komisi III: Kita Mau Salahkan Siapa?

SENIN, 11 FEBRUARI 2019 | 13:19 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i merasa geram soal 'praktik kotor' di lembaga pemasyarakatan yang tak kunjung ada penyelesaian.

Bahkan, kata Syafi'i, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diduga tahu soal 'praktik kotor' bawahannya di lembaga pemasyarakatan.

Namun, sambungnya, Yasonna tidak bisa mengatasi kondisi kronis yang sudah terjadi selama ini.

Pengungkapan kembali persoalan lapas ini oleh Syafii guna menanggapi ramainya pemberitaan terkait kasus suap di Lapas Sukamiskin yang menyebut Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utami.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sejumlah dugaan 'praktik kotor' di dalam lapas, mulai dari dugaan uang suap ketika keluarga melakukan kunjungan di hampir seluruh lapas di Indonesia, dugaan kasus tas Louis Vuitton dari mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen untuk Sri Puguh Budi Utami.

Bahkan tas Louis Vuitton yang diduga diterima Dirjen Lapas masuk dalam dakwaan Jaksa KPK dalam sidang di pengadilan Tipikor Bandung dengan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen.

Wahid Husen sendiri terjaring OTT KPK akhir tahun lalu karena menerima suap dari sejumlah narapidana korupsi.

Menurut politisi yang akrab dipanggil Romo Syafii ini menjelaskan jumlah petugas sipir yang tidak sebanding dengan warga binaan dijadikan celah untuk membuka praktik menyimpang yang selama ini terjadi. Seperti contoh rekonstruksi kamar sel mewah.

"Untuk membangunnya butuh waktu lama. Artinya sangat terbuka kemungkinan penyimpangan yang terjadi di lapas atas sepengetahuan, jika tidak ingin disebut atas seizin kalapas. Kemudian kanwil kemenkumham tingkat provinsi dan sampai tingkat kementerian. Jadi jelas siapa yang harus diganti," kata Romo Syafi'i, kemarin (Minggu, 10/1).

Lebih lanjut Romo Syafii mengungkapkan kalau pun peraturannya kurang bagus, jika ditangan orang yang baik praktiknya akan bagus. Tapi kalau pun aturannya sangat bagus tapi di tangan orang yang tidak baik praktiknya akan tidak bagus.

" Kita mau salahkan siapa? Sipir ada kalapas. Kalapas ada kanwil Kemenkumham. Kanwil diangkat oleh kementerian. Dari mana kita mau salahkan," demikian Romo. [jto]

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Jokowi, KKP dan BPN Paling Bertanggung Jawab soal Pagar Laut

Senin, 27 Januari 2025 | 13:26

PDIP: Pemecatan Ubedilah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11

UPDATE

Prabowo Pasti Setuju Tunda Larangan LPG 3 Kg di Pengecer

Selasa, 04 Februari 2025 | 07:27

Cuaca Sebagian Jakarta Hujan Ringan

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:46

Polri Pangkas Biaya Perjalanan Dinas dan Seminar

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:23

Bahlil Lahadalia Sengsarakan Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:12

Sakit Kanker, Agustiani Minta Status Cekal Dicabut

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:07

Coretan “Adili Jokowi” Marak, Pengamat: Ekspresi Kecewa

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:38

Perketat Pengawasan Standarisasi Keselamatan Gedung di Jakarta

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:28

Papua Segera Kebagian Makan Bergizi Gratis

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:22

Hati-hati! 694 Gedung Tak Punya Proteksi Kebakaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 04:25

Megawati Harap BMKG Belajar dari Kebakaran di Los Angeles

Selasa, 04 Februari 2025 | 04:19

Selengkapnya