Suhendra Ratu Prawiranegara/Net
Membanding dengan beberapa negara di antaranya Malaysia dan Brasil, tarif tol di Indonesia tidaklah murah sebagaimana klaim Wakil Presiden Jusuf Kalla juga Menteri PPPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro.
Jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara memaparkan, berdasar data yang dihimpun dari berbagai sumber, tarif tol Johor Baru ke Kuala Lumpur yang berjarak 350 kilometer dalam kisaran 50.5 Ringgit Malaysia.
Jika dirupiahkan kurs 1 RM adalah Rp 3.400, maka per kilometer tarif tol Kuala Lumpur-Johor Baru senilai Rp 490.
"Bisa dikatakan, dengan performa, standar pelayanan, fasilitas yang terdapat pada jalan tol Johor-KL tersebut, tarif tol yang dikenakan sangat murah. Secara pribadi, kami sudah berkali-kali melewati jalan tol ini," ujar Suhendra, Minggu (10/2).
Contoh berikutnya adalah tarif tol di negara Brasil, Amerika Selatan. Di negara ini, kata Suhendra, rata-rata tarif tolnya berkisar Rp 420 per km.
Negara Brasil menurut dia, juga dapat dijadikan contoh bagaimana pelayanan dan performa jalan tolnya cukup baik. Sebab, jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol.
"Keselamatan pengguna jalan menjadi utama. Ada juga keistimewaan bagi manula dan bumil (ibu hamil) yang tidak boleh antri (prioritas) saat akan melintas di pintu tol," ulasnya lebih lanjut.
Jika dibandingkan dengan tarif tol ruas trans Jawa yang rata-rata Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per km maka jauh lebih murah di Malaysia dan Brasil.
“Jika disebutkan pembandingnya tarif tol Jagorawi dan Cikampek lebih murah, kita harus melihatnya dari berbagai perspektif. Justru pada dua ruas tol tersebut sudah layak digratiskan. Kenapa justru masih diberlakukan tarif bagi pengguna jalan tol?" tanyanya.
Suhendra menjelaskan, sebagai bahan pertimbangannya adalah masa konsesi jalan tol Jagorawi sudah berakhir beberapa tahun lalu. Begitu juga tol Cikampek sepertinya sudah berakhir pada tahun 2018 lalu.
"Semestinya BUJT, pengelola jalan tol dan pemerintah menggratiskan ruas-ruas tol yang masa konsesinya sudah berakhir. Bukan malah justru tetap dikenakan tarif/biaya tol yang membebani masyarakat pengguna jalan," kritik Suhendra yang Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum periode 2005-2009.
Penghapusan tarif tol pada ruas-ruas tol yang telah berakhir masa konsesinya itulah, kata Suhendra, akan menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Sandi jika rakyat mengamanahkan mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI dalam Pilpres 17 April 2019 nanti.
"Pertimbangan atas penghapusan tarif jalan tol pada ruas yang telah berakhir masa konsesinya tentu sudah mengembalikan biaya investasi dan memberikan keuntungan (profit) kepada pengelola (BUJT atau investor), tentu dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku," paparnya.
[wid]
