Jokowi Harus Jelaskan Tudingan "Propaganda Rusia" Wacana Kampanye Atau Sikap Resmi Pemerintah

Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai "propaganda Rusia" memang tidak terlalu diperhitungkan oleh pemerintahan Vladimir Putin. Namun, Jokowi perlu memberikan sinyal untuk mempertegas apakah pernyataan mengenai "propaganda Rusia" itu disampaikan dalam kapasitas sebagai presiden, melainkan sebagai calon presiden.

Demikian disampaikan pengamat politik internasional Teguh Santosa dalam diskusi "Hoax Propaganda Rusia: Kualitas Politik Internasional Indonesia Hari Ini di Mata Dunia" yang diselenggarakan Perkumpulan Swing Voters (PSV) Indonesia di Tebet Barat Dalam IV, Jakarta, Sabtu (9/2). Pembicara lain dalam kegiatan itu adalah Ketua Umum PSV Adhie Massardi dan Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Centre Syahganda Nainggolan.

Rusia ini mereka punya kebijaksanaan yang luar biasa. Bagi orang Rusia, perdamaian yang buruk itu lebih bagus dari perang yang baik," ujar dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.

"Jadi walaupun mereka kecewa, saya kira tidak akan mengambil kebijakan yang lebih dari sekadar memberikan penjelasan lewat Twitter yang kemarin," kata Teguh.

Dia menilai, Jokowi harus menjelaskan apakah terminologi yang digunakannya itu hanya sekadar wacana yang berkembang di tim kampanye yang mendampingi dirinya dalam Pilpres 2019, atau memang wacana yang berkembang di lembaga pemerintahan.

"Feeling saya mengatakan itu wacana yang berkembang di dalam tim kampanye," sambung Teguh.

Teguh menyarankan Jokowi tidak lagi mengulangi pernyataan tudingan tersebut. Bila terus disampaikan, pemerintah Rusia bisa semakin terganggu dan akan memberikan respon yang lebih dari sekadar pernyataan lewat media sosial.

"Jika presiden atau capres Jokowi tetap bersikukuh mengulang dan mengulang statement-nya soal propaganda Rusia maka bisa jadi Rusia akan melakukan protes yang lebih tinggi lagi. Misalnya memanggil dubesnya dari Jakarta ke Moskow," urai Teguh.

Dia mengingatkan, penggunaan istilah "propaganda Rusia" dianggap terlalu berlebihan dan terkesan ikut campur dalam urusan antara Rusia dan Amerika Serikat yang berkembang sejak pemilihan presiden AS tahun 2016 lalu.

"Jadi biarlah soal "propaganda Rusia" yang dikembangkan oleh AS itu menjadi urusan antara AS dengan Rusia. Jangan model itu kemudian dipaksakan untuk seakan-akan terjadi di Indonesia. Dampaknya akan merugikan kita di mata dunia internasional," demikian Teguh. [wah]